tirto.id - Menteri Agama Republik Indonesia, Lukman Hakim Saifuddin akhirnya buka suara terkait kabar suap yang mendera kementeriannya belakangan ini. Ia tak menutup mata jika masih terdapat celah terkait masalah ini.
Terlebih lagi, menurutnya, Kemenag merupakan suatu instansi pemerintah yang besar dengan satuan kerja lebih dari 4.500.
"Bahwa masih ada pihak-pihak tertentu, bisa dari dalam atau dari luar, yang belum berubah, itu bagian yang harus diperbaiki. Saya tidak menutup mata tentang itu," ujarnya melalui pesan tertulis yang diterima Tirto, Senin (25/3/2019).
Selain proses hukum yang sedang berlangsung di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai jual beli jabatan. Lukman juga meminta pihak yang mengetahui rumor semacam itu segera melaporkannya ke aparatur penegak hukum atau Inspektorat Jenderal Kemenag.
"Agar semuanya bisa diproses secara etik dan hukum sehingga kita mendapatkan kebenaran. Jadi tolong tidak hanya disebarkan di ruang publik tanpa bukti jelas, karena itu bisa menyebabkan demoralisasi ASN Kemenag dan menimbulkan prejudice (prasangka)," ujarnya.
Berkenaan dengan hal tersebut, Lukman mengaku akan segera melakukan reformasi birokrasi di tubuh Kemenag melalui dua cara yakni asesmen ulang para pejabat dan membentuk majelis etik pegawai.
Asesmen ulang menurutnya akan dilakukan pada pejabat eselon I hingga IV. Tujuannya untuk mengetahui apakah yang bersangkutan sudah bekerja secara profesionalis atau tidak. Dengan memperhatikan prestasi kerja, integritas, dan rekam jejak jabatan.
Lalu dengan pembentukan majelis etik yang berisi para pakar berintegritas dengan kompetensi dan profesionalitas tinggi. Tugasnya untuk menampung aduan masyarakat terkait performa orang-orang yang berada di dalam Kemenag. Lebih dari itu agar tidak ada lagi rumor yang bertebaran.
"Justru karena hal itu, kami mempunyai komitmen kuat untuk terus membersihkan diri, meningkatkan profesionalitas dan integritas," pungkasnya.
Penulis: Alfian Putra Abdi
Editor: Alexander Haryanto
