tirto.id - Center of Reform on Economics (CORE) menilai, presiden Joko Widodo harus membawa pertumbuhan ekonomi Indonesia melampaui kisaran 5 persen di periode keduanya.
Direktur Riset CORE Piter Abdullah mengatakan, selama 5 tahun terakhir ini, pertumbuhan Indonesia sudah tertahan di kisaran 5 persen.
Padahal, katanya, angka pertumbuhan itu tidak cukup untuk mengakomodir puncak bonus demografi yang akan terjadi pada tahun 2030.
Selain menghambat pemerataan kesejahteraan, Piter beralasan tingkat pertumbuhan di angka 5 persen dapat menjadi bencana demografi bila tidak disertai dengan ketersediaan lapangan kerja.
“PR pemerintah baru banyak. Tapi menurut saya utamanya adalah melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan 5 persen sangat tidak cukup. Ini perlu terobosan di sektor keuangan dan manufaktur,” ucap Piter saat dihubungi reporter Tirto pada Senin (1/7/2019).
”Kenapa begini karena menterinya kerja sendiri-sendiri jadi tidak bisa lakukan lompatan,” tambah dia.
Piter mengatakan, saat ini kementerian yang ada belum mampu menggenjot sektor manufaktur yang notabene merupakan kunci agar pertumbuhan mampu menyentuh pertumbuhan “dua digit”. Yang terjadi kontribusi sektor manufaktur Indonesia faktanya malah menurun selama belasan tahun terakhir.
Bahkan baru-baru ini pertumbuhannya lebih lambat dari pada perekonomian yang berada di angka 5 persen.
“Kita kalah jauh dibandingkan Vietnam yang sektor manufakturnya mampu tumbuh dua digit. Padahal itu penting buat serap tenaga kerja,” ucap Piter.
Di sisi lain, kata Piter, sektor perbankan Indonesia yang seharusnya dapat mendukung investasi di sektor manufaktur juga terhambat karena kebijakan suku bunga pemerintah yang tinggi.
Sebabnya, dengan nilai yang tinggi, sulit bagi investasi untuk masuk karena berbiaya tinggi. Alhasil output perekonomian yang diinginkan pun tidak terjadi.
“Investasi di sektor riil menjadi tidak menarik karena biaya tinggi,” tukas Piter.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Dhita Koesno
