tirto.id - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi mengatakan, daerah yang merekrut honorer harus melalui tahapan seleksi.
"Harus seleksi," tegasnya usai membuka Forum Koordinasi Pendayagunaan Apartur Negara Reformasi Birokrasi di Jambi pada Jumat (15/4/2016).
Menurutnya, penerimaan honorer oleh pemerintah boleh saja tetapi sebentar lagi akan dikeluarkan kebijakan oleh pemerintah pusat yang melarang menambah honorer dan melarang untuk mengambil gaji honorer dari anggaran belanja barang dan jasa.
"Nomenklaturnya harus jelas, sebab tenaga honorer itu tidak terdaftar di Badan Kepegawaian Daerah (BKD),” ungkapnya.
Menteri Yuddy juga menjelaskan bahwa atas dasar itulah pengangkatan dari honorer menjadi PNS menjadi tehambat.
“Dan setelah menjadi honorer sekian lama tentu berkeinginan menjadi PNS, tapi itu tidak bisa diproses karena terbentur oleh administrasi dan persyaratannya," katanya menjelaskan.
Selain itu, menurutnya Kementerian PANRB hanya mengurusi PNS dan tidak mengurusi pegawai di luar PNS. Karena yang masuk di nomenklatur kepegawaian itu adalah yang terdaftar di BKN dan gajinya sudah dicantumkan.
"Dan sekarang kita sedang moratorium PNS dalam rangka mengurangi beban belanja pegawai, kecuali bidang pendidikan, kesehatan penegakan hukum dan sekolah kedinasan," katanya menambahkan.
Sebab itu, jika ada honorer yang ingin bergabung dengan struktur pegawai pemerintahan mau tidak mau mereka harus mengikuti proses seleksi dan ada aturannya.
"Jadi bagi honorer yang ingin bergabung ke pemerintah mereka harus rajin, karena ini eranya teknologi dan informasi, harus rajin baca internet, tidak mungkin kita tidak mengikuti kemajuan itu," ujarnya.
Reporter: Rima Suliastini
Penulis: Rima Suliastini
