Menolak dan Menggugat Royal Wedding

Oleh: Eddward S Kennedy - 23 Mei 2018
Dibaca Normal 4 menit
Acara royal wedding dikritik sebagai penghinaan terhadap akal sehat masyarakat oleh kaum republikan.
tirto.id - Bagi para Republikan yang cenderung antimonarki, pernikahan Pangeran Harry dan Meghan Markle adalah saat yang tepat untuk melemparkan sinisme kepada Kerajaan Inggris. Itulah yang dilakukan sekitar 130 peserta yang menghadiri Konvensi Republik Internasional, acara puncak pertemuan empat hari Aliansi Gerakan Republik Eropa, di ibukota Inggris, London, Sabtu (19/05/2018).

Konvensi tersebut dihadiri perwakilan dari kalangan Republikan Spanyol, Belanda, Denmark, Swedia, dan juga Inggris selaku tuan rumah. Kendati pertemuan tersebut kecil belaka dibanding jumlah massa yang bertempik sorak menyaksikan Royal Wedding, kaum antimonarki itu tak peduli dan tetap melontarkan kritik pedas.

“(Monarki) menjalankan elitisme yang sangat tidak adil,” kata Irene Pinner, salah seorang peserta acara yang berasal dari Dorking, daerah sekitar London, sebagaimana dilansir Al Jazeera. “Mereka (keluarga kerajaan) tidak mewakiliku.”.

Peserta lain, David Hurst, mantan tentara Inggris yang pernah bersumpah setia kepada Sang Ratu, juga bersikap sama: "(Sistem monarki) sudah sangat usang. Orang-orang di negara ini melihat Ratu seperti makhluk yang lebih suci.”

Republik merupakan kelompok yang telah lama berkampanye agar seorang kepala negara dapat terpilih secara demokratis di Inggris. Mereka giat menyebarkan argumen di berbagai forum, baik offline atau online, yang mendesak agar Inggris segera melakukan reformasi dan mulai meninggalkan sistem monarki.

“Kita perlu melupakan tetek bengek pernikahan (royal wedding) dan fokus pada isu utama,” kata Kepala Eksekutif Republik, Graham Smith. “Monarki tidak berprinsip dan tidak demokratis, sekarang saatnya untuk reformasi,” tegasnya kembali.

Smith menambahkan, royal wedding seperti buah simalakama bagi para Republikan. Di satu sisi, pagelaran tersebut menimbulkan kegeraman yang tak berkesudahan. Sementara di sisi lain, berbagai kritik Republikan terkait acara tersebut justru kian meningkatkan elektabilitas mereka di hadapan masyarakat.

“Acara-acara kerajaan seperti ini membantu kampanye kami. Mereka meningkatkan profil kami dan mendorong orang-orang untuk mencari tahu lalu mendatangi kami, karena mereka (juga) merasa muak dengan segala liputan (Royal Wedding). Orang-orang yang semula hanya Republikan sekadarnya kini menjadi Republikan yang berkomitmen,” ujar Smith seperti dikutip dari Guardian.

Melihat Sejarah Republikan, Memahami Kaum Antimonarki

Dalam praktik, republikanisme paling mudah dipahami sebagai lawan dari pemerintahan otokratis. Dalam sejarah, republikanisme menjadi tandingan dari pemerintahan otokratis yang dipimpin oleh para raja, sehingga salah satu aspek dari republikanisme adalah antimonarki.

Aspek lebih mendasar dari republikanisme adalah keyakinan terhadap pentingnya kewargaan (civic) sehingga politik tidak hanya harus melindungi sipil (melalui konstitusi yang membatasi kewenangan penguasa) melainkan juga mesti menghidupkan partisipasi warga. Unsur penting dalam republikanisme adalah hukum konstitusional yang memberikan kekuasaan negara kepada rakyatnya.

Inggris pertama kali mengalami fase republik setelah Oliver Cromwell, salah seorang panglima militer Inggris yang legendaris, mengkudeta kerajaan Charles I dan mendeklarasikan berdirinya Negara Persemakmuran (Commonwealth of England) lewat ‘An Act declaring England to be a Commonwealth’ bersama Wales, Irlandia, dan Skotlandia. Periode Negara Persemakmuran tersebut berlangsung sepanjang 1649–1660, namun perjalanannya, Cromwell justru memimpin selayaknya diktaktor.


Adapun fondasi filsafat Republikanisme Inggris dibentuk oleh James Harrington, seorang teoritikus politik klasik, melalui bukunya yang termasyhur dan terbit pada 1656: The Commonwealth of Oceana. Dalam buku tersebut, Harrington mengolah ide-ide Machiavellian untuk merancang skema konstitusi ideal dalam sebuah sistem republik.

John Milton, salah seorang penyair sekaligus pemikir klasik Inggris, juga dianggap sebagai figur penting republikanisme. Salah satu pandangan antimonarkinya dituliskan lewat puisi epik berjudul "Paradise Lost" yang terbit pada 1674. Milton menggunakan metafora keruntuhan kerajaan iblis untuk menunjukkan bahwa raja yang tidak layak memimpin harus dibawa ke pengadilan. Kritik-kritik Milton terhadap sistem monarki kelak menjadi salah satu inspirasi Karl Marx dan Friderich Engels dalam merumuskan gagasan mereka.

Runtuhnya Negara Persemakmuran pada 1660 dan restorasi monarki Inggris di bawah Charles II, membuat ide republikanisme dianggap sebagai sesuatu yang “terlarang”. Gagasan repulblikanisme kemudian bertransformasi ketika John Locke, salah satu filsuf Inggris klasik, mulai mengajukan proposal liberalisme. Dalam sejarahnya, liberalisme memiliki peran penting dalam Revolusi 1688 atau yang juga disebut The Glorious Revolution.

Liberalisme dalam pandangan Locke kemudian diterjemahkan sebagai konsep monarki konstitusional yang hingga kini masih menjadi fondasi pemerintahan Kerajaan Inggris dan juga dasar filsafat negara Amerika Serikat. Bahwa negara wajib memberi jaminan mengenai hak-hak dan kebebasan kebebasan pokok manusia (life, liberty, healthy dan property).

Seiring perjalanan, konsep Republikanisme yang cenderung antimonarki turut diadopsi ke dalam prinsip dasar Partai Buruh di Inggris yang berdiri sejak 1900. Pada konferensi tahunan Partai Buruh yang digelar pada 1923, dua anggota partai, Ernest Thurtle dan Emrys Hughes, memberikan dua usulan. Pertama, “bahwa keluarga kerajaan tidak merupakan partai penting dalam konstitusi Inggris”, lalu kedua, “bahwa prinsip pemerintahan turun menurun dalam konstitusi Inggris segera dihapuskan”.

Inilah kemudian kenapa mayoritas pemilih Partai Buruh berasal dari kalangan Republikan dan pemilih Partai Konservatif adalah kalangan pro monarki.

Pajak Rakyat Tidak untuk Royal Wedding

Beberapa pekan menjelang pernikahan antara Pangeran Harry dan Meghan Markle, sebuah jajak pendapat dilakukan YouGov mengenai bagaimana ketertarikan masyarakat Inggris terhadap acara tersebut. Hasilnya mengejutkan: mayoritas masyarakat Inggris tidak tertarik dengan acara royal wedding tersebut.

Berikut beberapa hasil survei Yougov yang dipublikasikan pada Selasa (15/05/2018):
  • 66% tidak tertarik dengan pernikahan Harry dan Meghan.
  • 60% memilih menikmati akhir pekan seperti biasanya.
  • 10% bekerja pada hari Sabtu.
  • 57% percaya keluarga kerajaan menghabiskan banyak dana untuk pernikahan tersebut, termasuk biaya keamanan.
  • 76% mengatakan tidak setelah ditanya apakah mereka bersedia pajaknya digunakan untuk acara tersebut.
Jajak pendapat yang dilakukan YouGov dilakukan terhadap 1.615 responden yang merupakan masyarakat Inggris. Dalam jajak pendapat tersebut, hanya 27% responden yang berencana melihat atau mendengar seremoni langsung pesta pernikahan Pangeran Harry lewat televisi, radio atau media online.

Biaya pernikahan Pangeran Harry dan Meghan yang dianggap sangat tinggi menjadi salah satu faktor mengapa banyak responden ogah menyaksikan acara tersebut. Separuh lebih responden mengatakan pasangan itu seharusnya membayar sendiri keseluruhan biaya pernikahan mereka. Sedangkan sepertiga responden berpendapat tidak sudi uang pajak digunakan untuk pesta pernikahan keluarga kerajaan.

BrideBook.co.uk menyebut biaya pernikahan Pangeran Harry dan Meghan total biaya pernikahan Harry dan Meghan mencapai angka sekitar 32 juta poundsterling atau Rp 609,5 miliar. Angka itu sudah mencakup biaya kue sebesar 50.000 pounds (Rp952,4 juta), bunga dekorasi 110.000 pounds (Rp2,01 miliar), katering 286.000 pounds (Rp5,45 miliar), dan seterusnya.

Pengeluaran terbanyak digunakan justru bukan untuk dekorasi, iring-iringan kereta kencana, hiburan, atau katering, melainkan untuk biaya keamanan para ribuan tamu undangan dan hadirin.



Infografik Menggulingkan monarki


Menurut CNBC, Sabtu (19/05/2018), biaya keamanan tersebut antara lain penyewaan para penembak jitu, polisi berpakaian preman, juga pengamanan dari udara. Total biaya keamanan itu mencapai $40,1 juta (Rp567 miliar) atau sekitar 94 persen dari biaya keseluruhan.

Andai biaya keamanan tersebut tidak dihitung, ongkos pernikahan Harry dan Markle tetap terhitung sangat mewah. Masih dari CNBC, konsultan perencana pernikahan, Aimee Dunne, mengatakan biaya katering, pakaian, berbagai bunga, serta dekorasi lainnya menghabiskan biaya sebesar $2,7 juta atau Rp38 miliar. Jumlah tersebut masih 73 kali lebih mahal dari biaya rata-rata ongkos pernikahan di Inggris.

Pihak kerajaan mengumumkan akan membayar sendiri biaya inti pernikahan seperti pelayanan gereja, musik, bunga, dekorasi dan undangan. Sementara biaya keamanan akan dibebankan kepada para pembayar pajak.

Telesur mengklaim mayoritas masyarakat Inggris tidak setuju jika orang-orang harus membayar pajak untuk acara mewah para elite kerajaan. Canary, sebuah surat kabar lokal independen, menyebut biaya pernikahan tersebut dapat dialokasikan untuk enam juta paket makanan darurat selama tiga hari atau untuk 3000 perawat yang sejak 2017 harus membayar biaya kuliah sebesar $12.000 karena anggaran pendidikan dialihkan untuk kesehatan nasional.

Bahkan harga pakaian Meghan yang ditenggarai sekitar £ 300.000 pun lebih tinggi dari jumlah dana tambahan yang diperlukan untuk biaya perbaikan Menara Grenfell yang terbakar tahun lalu yang hanya mencapai £ 200,000.


Kalangan antimonarki sangat keras mengkritik biaya pernikahan Pangeran Harry dan Meghan. Mereka membuat petisi yang menyerukan agar tidak ada uang pajak yang digunakan untuk pernikahan tersebut, sekaligus mendesak pihak keluarga kerajaan agar terbuka mengenai rincian dana.

“Jika keluarga kerajaan ingin menjadikan pernikahan pribadi sebagai acara nasional, maka mereka harus membayar sendiri. Wajib pajak harus tahu siapa yang mendanai acara tersebut, dari mana uang tersebut berasal, dan apa dampak pernikahan tersebut terhadap anggaran negara. Wajib pajak tidak seharusnya membiayai pernikahan pribadi, tidak peduli siapa yang akan menikah,” demikian petikan pernyataan Republic di situsweb resmi mereka, republic.org.uk.

Hingga tulisan ini dibuat, sebanyak 33.714 orang telah telah menandatangani petisi tersebut. Namun, jumlah ini belum mencapai target yang diharapkan, yakni 35.000 tanda tangan.

Penolakan terhadap pernikahan Pangeran Harry dan Meghan terjadi di beberapa tempat dan dengan cara yang cukup menarik. Merujuk Guardian, sebuah hotel di daerah Derby bernama Alexandra Hotel, misalnya, menyatakan bahwa tempat mereka merupakan zona bebas Royal Wedding. Siapapun yang kedapatan membicarakan hal tersebut di sana wajib menyumbang untuk kegiatan amal.

Sementara di Liverpool, terdapat sebuah bar bernama Sound yang menggelar pesta sambil mengumpulkan dana guna mengisi bank makanan di daerah setempat. Pesta tersebut dinamakan: Fuck The Royals.

Baca juga artikel terkait PERNIKAHAN atau tulisan menarik lainnya Eddward S Kennedy
(tirto.id - Sosial Budaya)


Penulis: Eddward S Kennedy
Editor: Eddward S Kennedy