Menuju konten utama

Menko Luhut Harap Oposisi di Pemerintahan Tidak Beri Kritik Hoaks

Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyatakan, oposisi dalam sebuah pemerintahan adalah hal yang baik, tetapi sebaiknya kritik yang diberikan bersifat konstruktif ketimbang hoaks.

Menko Luhut Harap Oposisi di Pemerintahan Tidak Beri Kritik Hoaks
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. antara foto/prasetyo utomo/rei/nz/14.

tirto.id - Sejumlah partai oposisi pada Pilpres 2019 berencana merapat kepada koalisi yang memenangkan calon nomor urut 01 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.

Keputusan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto untuk membubarkan koalisi Indonesia adil dan makmur pun semakin menguatkan niat para partai yang kemungkinan lelah menjadi oposisi.

Meskipun demikian, sejumlah kalangan baik pengamat maupun partai koalisi pemenang pilpres menilai, sebaiknya pemerintahan periode kedua Jokowi seharusnya memiliki oposisi.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyatakan, kehadiran oposisi dalam sebuah pemerintahan adalah hal yang baik. Tetapi, ia meminta kalau seandainya ada oposisi di pemerintahan selanjutnya, bisa memberikan kritik yang konstruktif ketimbang hoaks.

"Bagus oposisi konstruktif itu bagus. Jangan yang hoaks," ucap Luhut kepada wartawan usai Coffee Morning di kantor Kemenko Maritim pada Selasa (2/7/2019).

Kendati demikian, Luhut tak mau ambil pusing mengenai polemik keinginan sejumlah oposisi untuk masuk kabinet sekaligus penolakan dari sejumlah partai pendukung Jokowi.

Ketika ditanya mengenai isu yang berkembang terkait Partai Amanat Nasional (PAN) dan Demokrat, Luhut enggan berkomentar.

"Tanya saja sama presiden. Biarin tanya mereka (PAN dan Demokrat)," ucap Luhut.

Sebelumnya Politisi Partai NasDem, T. Taufiqulhadi, mengatakan dirinya keberatan jika PAN, PKS, dan Gerindra yang mendukung capres-cawapres nomor urut 02 di Pilpres 2019 lalu bergabung dengan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.

Namun, untuk Partai Demokrat (PD), ia bisa memaklumi. Taufiqulhadi berpendapat, seharusnya tetap ada partai politik yang bertindak sebagai oposisi di luar pemerintahan.

Tujuannya agar elemen masyarakat yang tidak sejalan dengan pemerintah bisa tetap terwakili.

“Menurut saya, PAN, Gerindra, dan PKS tidak perlu ada di dalam kabinet [Jokowi-Ma’ruf]. Itu juga tidak baik buat demokrasi Indonesia,” kata Taufiqulhadi dalam diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu (29/6/2019).

Baca juga artikel terkait PILPRES 2019 atau tulisan lainnya dari Vincent Fabian Thomas

tirto.id - Politik
Reporter: Vincent Fabian Thomas
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Dewi Adhitya S. Koesno