tirto.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mendorong Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk memperbaiki kinerjanya sehingga mampu mendongkrak citra pemerintah di mata masyarakat.
“APIP penting karena dia ada di dalam institusi-institusi. Semestinya dia menjadi institusi pertama yang bisa mendeteksi penyelewengan,” kata Sri Mulyani, Selasa (12/9/2017) siang.
Menkeu sendiri mengaku sadar dengan tugas APIP yang tidak mudah dan penuh godaan. Untuk itu, Menkeu pun berpesan agar pengawasan terhadap kinerja APIP lebih ditingkatkan.
“Peran APIP jadi penting karena bukan hanya di pusat, tapi di daerah karena yang paling sering bertemu dengan masyarakat. Saya harapkan kinerja di tingkat kementerian lembaga bisa meningkatkan kinerja dan kapasitas,” ujar Menkeu.
Sri Mulyani juga sempat menyinggung kebiasaan kongkalikong yang acap kali berkembang menjadi budaya. “Biasanya karena merasa datang dari sekolah yang sama, lalu saling berkongkalikong,” ungkap dia.
“Teman dan silaturahmi boleh, tapi jangan dijadikan kompromi karena yang dikorbankan adalah reputasi Republik Indonesia,” lanjutnya.
Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Sumiyati menekankan pentingnya pengembangan kapasitas di tubuh APIP.
“Di antaranya melalui pendidikan dan pelatihan yang sudah tersusun dalam suatu pola diklat di BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). Sementara kalau teknis, kami sudah bisa bersinergi. Di bidang perpajakan, pengawasan APBN itu melalui BPKP,” ujar Sumiyati.
Senada dengan Menkeu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo juga menilai kinerja APIP yang ada di kementerian lembaga masih perlu dibenahi. Untuk itu, Tjahjo mengaku telah membangun sinergi dengan sejumlah pihak guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
“Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan BPKP, kita sudah rumuskan mengenai APIP. Yang terpenting, perlu adanya pola dan sistem untuk mendorong kemandirian APIP, karena selama ini belum optimal,” ucap Tjahjo.
Tjahjo juga menilai bahwa APIP dapat menerapkan sejumlah langkah seperti memperkuat kelembagaan serta personelnya sehingga dapat memiliki sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah yang lebih solid.
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Alexander Haryanto
