tirto.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta akan menggelar debat kandidat pemilihan gubernur dan wakil gubernur (Pilgub) DKI Jakarta malam ini, Rabu (12/4/2017). Debat yang akan dipandu Ira Koesno ini akan mengusung tema umum “Dari Masyarakat untuk Jakarta” mengenai kesenjangan dan keadilan sosial, penegakan hukum, dan bonus demografi.
Tema besar itu akan dibahas dalam subtema yang mencakup masalah transportasi publik, tempat tinggal, reklamasi, pelayanan publik, serta UMKM. Kedua kandidat, baik pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat maupun Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Uno tentunya telah menyiapkan gagasan masing-masing.
Belakangan ini, kedua kandidat sama-sama kerap menyinggung soal integrasi transportasi massal sebagai solusi atas peningkatan pelayanan moda transportasi dan persoalan kemacetan yang terjadi di ibu kota.
Ahok misalnya, dirinya bertekad untuk menerapkan sistem pengelolaan satu pintu agar pelayanan bisa maksimal. Menurut Ahok, salah satu keuntungan apabila seluruh angkutan umum di DKI Jakarta bersedia untuk gabung di bawah manajemen PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), maka Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dapat lebih mudah melakukan penyesuaian tarif.
Selain itu, keuntungan lain yang diklaim Ahok bisa didapat dari upaya pengelolaan transportasi publik di bawah satu badan adalah persaingan yang lebih sehat.
“Kami ingin ambil alih semua rute dan trayek angkutan umum yang ada di Jakarta. Jadi, kalau pengusaha angkutan umum merasa sanggup bersaing dengan Transjakarta, silakan bersaing. Tapi kalau tidak sanggup, silakan bergabung,” kata Ahok, pada April tahun lalu.
Sayangnya, setahun setelah pernyataan itu diucapkan Ahok, namun pengelolaan angkutan umum seperti Kopaja, Metromini, APTB (Angkutan Perbatasan Terintegrasi Bus Transjakarta), dan angkot belum sepenuhnya terintegrasi.
Adapun upaya integrasi yang telah menunjukkan perkembangan, salah satunya adanya penandatangan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara PT Transportasi Jakarta dengan salah satu operator angkot, Koperasi Wahana Kalpika (KWK), pada 22 Maret 2017 lalu.
Dalam acara Debat Pilkada DKI Jakarta yang digelar Mata Najwa Eksklusif Babak Final Pilkada Jakarta, pad 27 Maret lalu, Ahok mengungkapkan langkah Transjakarta menggandeng angkot adalah sebagai upaya memperbaiki armada. Dalam konteks ini, armada dapat berfungsi sebagai layanan penopang Transjakarta.
“Angkot ini tak bisa melaksanakan standar pelayanan minimum, makanya kerja sama kita akan ubah sebagai bus sedang. Transjakarta membantu angkot meremajakan armada,” kata Ahok.
Belum lama ini, Djarot pun mengklaim banyaknya transportasi umum yang tidak layak jalan sudah berkurang jumlahnya. Pensiunnya kendaraan-kendaraan tersebut dinilai sebagai dampak dari keberadaan Transjakarta, yang menurut Djarot, telah memiliki fasilitas dan pelayanan yang jauh lebih baik.
“Kopaja kita integrasikan, sudah masuk dalam sistem transportasi. Kami ingin sistem transportasi itu, organisasinya bisa satu, terkoordinasi,” kata Djarot, di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Jumat (7/4/2017) lalu.
“Misalnya Transjakarta bisa terintegrasi dengan apapun, ya Metromini, Kopaja, (angkot) KWK, termasuk ojek-ojek daring dan konvensional bisa kita ajak gabung juga,” kata Djarot menambahkan.
Sementara itu, integrasi transportasi publik dalam rencana program kerja Anies-Sandiaga juga menekankan pada penghubungan transportasi massal dari titik pemukiman warga sampai ke titik tujuan. Selain menyambungkan Transjakarta dengan semua angkutan kota dan angkutan feeder, program yang dinamakan OK Otrip tersebut juga dikatakan hanya perlu menggunakan satu karcis seharga Rp5.000.
Anies menuturkan bahwa program OK Otrip merupakan bentuk keberpihakan kepada rakyat kecil, agar mereka bisa menggunakan transportasi umum dengan biaya minim.
“Intinya kan [OK Otrip] agar transportasi lebih terintegrasi dan lebih murah. Banyak daerah yang tidak dapat dijangkau Bus Transjakarta,” kata Anies, di Blok M Square, Jakarta pada 17 Maret 2017.
Anies pun mengatakan integrasi lengkap di antara berbagai moda transportasi merupakan bentuk keadilan bagi seluruh pengemudi angkutan umum.
“Semuanya ingin keadilan. Saya sampaikan kepada semua, mari duduk bersama. Kita atur sehingga ketemu solusinya, dan pemerintah ada anggaran. Kalau untuk integrasi sistem transportasi, pemerintah harus mengeluarkan anggaran, kita keluarkan anggaran,” kata Anies di Kompleks DPR RI, Jakarta, pada 22 Maret lalu.
Meskipun belum memaparkan secara rinci bagaimana wujud integrasi lengkap yang dimaksudkannya itu, namun Anies telah merencanakan MRT (mass rapid transit), LRT (light rail transit), dan BRT (buss rapid transit) sebagai tulang punggung integrasi transportasi publik di ibukota.
Hal senada juga diungkapkan Sandiaga. Menurut Sandiaga konsep OK Otrip dapat berpotensi memangkas biaya pengguna transportasi di Jakarta. “Nanti kami akan samakan semua rute Rp5.000. Karena, selama ini biaya untuk sampai ke tujuan butuh lebih dari itu. Bisa sampai Rp15.000,” ujar Sandi di Tanah Tinggi, Jakarta pada 10 Maret lalu.
Pada dasarnya, program integrasi transportasi publik yang dipaparkan kedua calon kandidat yang akan bertarung pada Pilkada DKI putaran kedua 19 April mendatang tersebut tidak jauh berbeda.
Sayangnya, wacana yang berkembang akhir-akhir ini justru lebih menitikberatkan pada tudingan: siapa menjiplak rencana program kerja siapa, dan kedua kandidat bukan berlomba-lomba memunculkan inovasi terbaru yang dapat memudahkan masyarakat Jakarta, terutama soal bagaimana mengurai biang kemacetan yang terjadi di ibukota.
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Abdul Aziz
