tirto.id - Agenda Jambore Nasional Relawan (JNR) 212 gagal digelar di Bumi Perkemahan dan Graha Wisata (Buperta) Pramuka Cibubur, Jakarta Timur. Sebab pengurus Buperta Pramuka Cibubur mencabut izin secara sepihak acara yang semula akan dilaksanakan 30 November hingga 1 Desember 2018.
Pencabutan izin dilakukan melalui surat yang dilayangkan Buperta Cibubur kepada Ketua Pelaksana JNR 212 Wahidin pada 22 November 2018.
Alasannya, tulis Kepala Buperta Pramuka Ciracas Achmad Mardiyanto, karena arahan dari Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Pramuka Komjen Pol (Purn) Budi Waseso. Selain itu karena Kwarnas Pramuka tak ingin ada agenda berbau politik praktis di Buperta.
Padahal sebelumnya, Mardiyanto telah mengizinkan agenda JNR 212, melalui surat yang ia layangkan tertanggal, 6 November 2018.
Acara JNR 212 dibentuk oleh Persaudaraan Alumni 212, binaan Tokoh Front Pembela Islam (FPI) Muhammad Rizieq Shihab. Tujuannya memperkuat para relawan untuk Aksi Reuni Akbar 212 di Monas, Jakarta pada 2 Desember 2018.
Selain itu, tujuan utama JNR 212 ialah melatih relawan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk pertarungan Pilpres 2019. Rencananya acara ini dihadiri sekitar 2500 peserta. Hal tersebut berdasarkan surat pemberitahuan yang dibuat Wahidin, bernomor 007/DPP-PA212/Set/XII/2018.
Ketua Umum DPP PA 212 Slamet Maarif menuding ada beberapa personel intelijen yang mengintervensi pengurus Buperta Pramuka Cibubur. Dampaknya izin kegiatan JNR 212 dicabut.
"Beberapa hari sebelumnya ada lima oknum intelijen yang datang ke pengelola jambore dan menekan untuk dibatalkan,” ujar Slamet kepada reporter Tirto, Jumat (23/11/2018).
Bahkan Slamet menuding, pencabutan izin JNR 212 berhubungan dengan kubu Jokowi-Ma’ruf Amien yang menjadi lawan Prabowo-Sandiaga dalam Pilpres 2019.
“Kami sangat kecewa dan menyakini ada intervensi dari kubu sebelah yang panik dan takut dengan acara Jambore relawan ini,” tuturnya.
Padahal menurut Sekretaris Umum DPP PA 212 Bernard Abdul Jabar, agenda jambore tersebut penting untuk Aksi Reuni Akbar 212. Bernard sendiri adalah ketua panitia pelaksana Aksi Reuni Akbar 212.
"Jambore nasional dibatalkan, padahal itu elemen penting untuk Reuni 212. Ini kan penyalahan, melanggar kebebasan berekspresi, berkumpul untuk agenda penting. Ini kan bagian dari penggembosan," kata Bernard kepada reporter Tirto.
Mengapa ada BIN, BAIS, dan Polri?
Kepala Buperta Pramuka Ciracas Achmad Mardiyanto membenarkan sempat didatangi anggota Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS), dan intelijen Polri. Dia tak hapal kapan pastinya, namun pastinya, sebelum izin JNR 212 dicabut.
Bagi Mardianto, kedatangan personel intelijen dari berbagai instansi tersebut merupakan hal yang biasa. Dia berharap kedatangan anggota intelijen itu tak dibiaskan.
"Itu rutin tiap bulan. FPI kek, 212, PKS kek, semua pasti ditanya [oleh personel intelijen]. Semua diberlakukan sama. Sistem kami seperti ini," kata Mardiyanto.
Mardiyanto menuturkan, setiap ada agenda berskala nasional, intelijen negara pasti akan memantaunya.
“Mereka [anggota intelijen negara] selalu bertanya kepada kami. Itu biasa. Itu proses di kami. Kalau mereka tidak datang, kami yang melaporkan. Memang harus dilaporkan," jelasnya.
Mardianto menegaskan, pencabutan izin JNR 212 bukan karena intervensi intelijen dari berbagai instansi tersebut. Menurutnya keputusan tersebut dia ambil murni atas arahan Budi Waseso.
“Bukan masalah dihentikan karena campur tangan BIN, tidak,” tegasnya.
Keterangan dari Mardiyanto dibantah oleh Juru Bicara Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Hari Purwanto. Dia menegaskan tak ada anggotanya yang menemui Mardiyanto atau pengurus Buperta Pramuka Ciracas lainnya.
"Itu hoax," kata Wawan singkat kepada reporter Tirto. Sebelumnya Wawan sangat susah dihubungi.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Dieqy Hasbi Widhana
