tirto.id - Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi menjelasakan ada anggaran Rp300 triliun untuk kredit usaha rakyat (KUR) tanpa jaminan yang khusus diberikan pada UMKM. Pembiayaan tersebut dikelola Kementerian UKM dan Koperasi.
"Pak Teten sebagai Kementerian Kopersi dan UKM sudah punya kekuatan anggaran yang luar biasa. Di KUMKM ada Rp300 triliun untuk KUR yang tidak memerlukan jaminan," ujar Lutfi saat diskusi online bersama Menteri Koperasi dan UKM Tetan Masduki dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dalam acara UMKM Menuju Pasar Global, Senin (14/6/2021).
Pemerintah meyakini, serapan anggaran tersebut akan memperkuat posisi bisnis mikro dalam negeri di tengah di tengah distribusi pemesanan sarana secara elektronik saat ini. Lutfi menegaskan, nilai anggaran KUR tersebut berbanding terbalik saat dia masih menjadi pengusaha. Saat itu, syarat jaminan pembiayaan yang diberikan perbankan tercatat ketat dan sulit.
"Waktu saya jadi pengusaha, enggak ada itu. Pinjam Rp75 juta harus kasih jaminan 110 persen daripada pinjamannya," kata dia.
Diberikannya kesempatan UMKM untuk mendapatkan modal usaha merupakan kesempatan pengusaha untuk naik kelas. Lutfi menyebut saat ini ada sekitar 15 ribu unit UMKM yang sudah bisa mengekspor komoditasnya. Jumlah tersebut sebesar 85 persen dari usaha yang ada di Indonesia. Meski demikian, nilai ekspor dari UMKM hanya sebesar 5 persen dari nilai ekspor keseluruhan atau hanya 5 miliar dolar AS.
"Sebesar 95 persen jumlah value ekspor itu adalah usaha besar yang hanya 15 persen [jumlah usaha. Jumlah value ekspor UMKM hanya 5 miliar dolar AS pada 2020. Jumlah ini masih timpang," terang dia.
Lutfi menilai dengan rendahnya nilai ekspor tersebut, UMKM masih tergolong ringkih untuk urusan ekspor. Sehingga perlu terobosan bagi UMKM mengembangkan usahanya. Salah satunya dengan masuk sektor formal.
Demi mengembangkan UMKM di Indonesia, Kemendag menggandeng Kementerian Koperasi dan UKM untuk memperbaiki aturan perdagangan yang ada. Salah satunya adalah menyiapkan aturan yang imbang antar usaha dan bukan perdagangan bebas.
"Kita tidak bisa bersaing dengan situasi tidak seimbang. Ini sedang kita atur," terang dia.
Sebelumnya, pemerintah menaikkan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan menjadi Rp 100 juta dengan tingkat suku bunga 3%. Selain menaikkan plafon, pemerintah juga memperpanjang subsidi bunga KUR tersebut Mulai 1 Juli-31 Desember 2021.
Sebagaimana diketahui, tadinya program subsidi bunga KUR 3% hanya berlaku sampai 1 Juni 2021.
"Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang tambahan subsidi pada bunga KUR sehingga menjadi 3% selama 6 bulan, 1 Juli 2021-31 Desember 2021," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulis, Selasa (4/5/2021).
Salah satu lembaga jasa keuangan penyalur KUR Rp 100 juta tanpa jaminan itu adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI. Pihaknya menargetkan program KUR tanpa jaminan tersebut bisa disalurkan kepada 57 juta pelaku usaha ultra mikro.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Restu Diantina Putri
