tirto.id - Sambari memegang signboard putih bertuliskan #AyoPelukPohon, Ahmad Safrudin mencerocos lirih saat ditanya awak media. "Bagaimana suasana nyaman dan udara yang segar dapat dirasai pejalan kaki, jika pohon sebagai peneduh dan produksi oksigen kerap ditebang."
Pada Jumat siang pekan ketiga September kemarin, tepatnya pukul 15:35, lelaki yang menjabat sebagai Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bahan Bakar Bertimbel (KPBB) bersama rekan-rekan seperjuangan dari Aliansi Pejalan Kaki melakukan protes terhadap Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terkait masifnya penebang pohon perkotaan bagi pejalan kaki.
Protes tersebut berbentuk teatrikal, yakni setiap anggota aliansi wajib memeluk beberapa pepohonan yang berjejer di trotoar Jalan, Jendral Sudirman Jakarta. Teatrikal tersebut bermakna "Selamatkan pohon pelindung kota dan untuk udara bersi" menjadi perhatian bagi orang-orang sekitar jalan.
Aksi protes tersebut merupakan aksi kedua kalinya, setelah kegiatan yang sama juga dilakukan pada tahun 2014 lalu. Namun, hingga aksi pada Jumat 22 September 2017, pihak pemerintah belum juga merespons tuntutan Aliansi Pejalan Kaki.
"Kami berharap Pemprov DKI melaksanakan publik hearing bersama masyarakat agar persoalan ini mendapat solusi terbaik selain menggusur atau menebang pohon,” kata Ahmad Safrudin.
Pembagunan Mass Rapid Transit (MRT) atau Angkutan Cepat Terpadu Jakarta menjadi sorotan lelaki yang tergabung dalam Aliansi Pejalan Kaki tersebut. Menurut dia, MRT dapat mengatasi persoalan kemacetan karena mampu mengakomodir para pengguna trasportasi umum, namun kehadiran MRT menjadi faktor hilangnya aspek ekologi itu sendiri.
"Apa pun program pemerintah tetap kami dukung. Namun dalam menebang pohon akan sangat tidak relevan untuk meningkatkan kapasitas pejalan kaki, kalau pun pembangunan infrastruktur saat ini menjadi prioritas pemerintah DKI dan Pusat, seharusnya pohon pun menjadi hal yang juga diprioritaskan,” kata dia saat dikonfirmasi Tirto.
Ahmad Safrudin menjelaskan, pembangunan infrastruktur dan penghijauan merupakan dua hal yang tak dapat dipisahkan. Infrastruktur tetap dibangun dan lingkungan harus tetap terjaga. Pemerintah tidak harus mengutamakan satu aspek, lantas mengorbankan aspek lainnya.
"Saya pikir sudah bagus dengan jalur bawah tanah MRT, tinggal saja bagaimana infrastruktur diatasnya, dalam hal ini trotoar, mampu mengakomodir para pejalan kaki. Jika tidak ada lagi pohon pelindung, pejalan kaki enggang berjalan kaki,” kata Ahmad.
Hal senada juga disampaikan Alfred, anggota Alinsi Pejalan Kaki lainnya. Menurutnya kampaye "Ayo Menanam Pohon" dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan hidup belum sepuhnya terealisasi serta kecenderungan pelanggaran bulan tertib trotoar oleh pemilik kendaraan roda.
"Saat ini Ruang Terbuka Hijau(RTH) di Jakarta masih minim. Dan mas lihat sendiri orang-orang juga di sana yang markir motor di trotoar, kan mengganggu pejalan kaki,” kata Alfred sambari menunjuk sederet motor pengemudi ojek online.
Setelah penggelaran teatrikal tersebut, Tirto mencoba menghubungi Djafar Muchilisin, Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Pemprov DKI Jakarta untuk dimiminta keterangan dan klarifikasi. Sayanganya, hingga tulisan ini dimuat, Djafar enggang menerima telepon.
Penulis: Suparjo Ramalan
Editor: Abdul Aziz
