tirto.id - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengklaim, selama ini pengurusnya yang tersebar di daerah kesulitan mendapatkan dana hibah. Dengan dilantiknya Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden (wapres) 2019-2024, mereka berharap aliran dana akan lancar.
Maka dari itu, rapat pimpinan (Rapim) MUI, kata Ketua MUI Bidang Informasi dan Komunikasi Masduki Baidlowi, Ma'ruf tetap menjadi ketua umum. Meskipun status non aktif.
"Diharapkan Kiai Ma'ruf itu bisa mempunyai fungsi bagaimana agar daerah-daerah itu bisa mendapatkan akses pendanaan yang memadai dari pemda," kata Masduki di Gedung MUI, Jakarta Pusat, Selasa (15/10/2019).
Selama ini, kata Masduki, banyak pengurus MUI di daerah yang hubungannya tak harmonis dengan pemerintah daerah. Berbeda dengan MUI pusat yang mudah mendapatkan dana dari pemerintah.
"Kalau di DKI itu dapat dana dari Pemprov yang cukup. Tapi di berbagai daerah, itu banyak yang dapat dana tidak cukup," tuturnya.
Kini posisi ketua MUI diemban oleh dua pelaksana tugas: Yunahar Ilyas dan Zainut Tauhid. Posisi kedua orang itu sebelumnya, wakil ketua MUI.
"Kiai Ma'ruf masih sebagai ketua MUI non aktif yang nanti harus mempertanggungjawabkan ketika Munas 2020," ujarnya.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Dieqy Hasbi Widhana
