Manipulasi Data Tempat Tinggal, 279 Peserta PPDB Jabar Dianulir

tirto.id - Pejabat (Pj.) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, melaporkan telah menganulir

sebanyak 279 calon peserta didik baru (CPDB) pada PPDB Jabar 2024. Sebagian besar peserta yang dianulir tersebut kedapatan memanipulasi data tempat tinggal.

Sebelumnya, Pemprov Jabar juga melaporkan bahwa sebanyak 223 CPDB telah dianulir. Jumlahnya kemudian meningkat menjadi 277 dan terakhir menjadi 279 peserta.

Bey akan melaporkan perkembangan dan evaluasi PPDB ini kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) secara tertulis juga secara lisan.

"Saya ingin tak hanya laporan tertulis, tapi juga melaporkan secara lisan dengan presentasi supaya Pak Menteri minimal mendapatkan gambaran," ujar Bey, Rabu (24/07/2024)

Selain itu, Bey juga menerangkan hasil analisisnya bahwa di Jabar masih terdapat 16 kecamatan yang tidak memiliki SMA.

"Tidak ada SMA ya, bukan tidak ada SMA negeri. Tidak ada SMA itu 16 kecamatan. Nah, itu nanti bisa [dicari solusi] perlakuannya seperti apa," jelas Bey.

Dia juga mengkritik praktik beberapa sekolah swasta favorit di Bandung yang membuka pendaftaran serta tes pada Januari. Hal tersebut menyebabkan uang pendaftaran tidak bisa dikembalikan saat siswa diterima di PPDB sekolah negeri.

Bey mengimbau agar dalam PPDB tahun depan, sekolah favorit swasta tidak bersikap egois. Lebih lanjut, Bey mengajak seluruh pihak agar memperbaiki serta mengawal sistem PPDB yang ada.

"Lebih baik sistem yang sudah ada kita perbaiki dan bersama-sama mengawalnya," lanjut Bey.

Sementara itu, menyoal penghapusan jurusan di SMA, Bey menuturkan bahwa belum ada sosialisasi dari Dinas Pendidikan Jabar.

"Dari Kadisdik belum ada sosialisasi. Pak Menteri pun menyampaikan tidak semudah itu dilaksanakan. Jadi, kita tunggu. Sementara ini, masih ada (jurusan IPA dan IPS) karena belum ada sosialisasi. Jadi, berjalan seperti biasa," kata Bey.

Bey menegaskan bahwa pihaknya akan terus berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan kualitas proses PPDB serta memastikan setiap siswa memiliki kesempatan yang adil untuk mendapatkan pendidikan layak.