tirto.id - Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan pemerintah tidak akan menghentikan pembelajaran tatap muka (PTM) meski ada lonjakan kasus COVID-19. Ia memastikan pemerintah akan mengambil keputusan soal pembelajaran tatap muka bila ada kejadian luar biasa.
“Sampai hari ini masih dilaksanakan (pembelajaran tatap muka). Kalau ada hal-hal luar biasa akan diambil keputusan tersendiri. Jadi kami tidak ada rencana untuk menghentikan tatap muka, sekolah tatap muka," tegas Luhut dalam keterangan daring, Senin (24/1/2022).
Sejumlah pihak menyarankan agar pemerintah, terutama DKI Jakarta untuk mengkaji ulang pelaksanaan PTM 100 persen. Hal tersebut sebagai langkah upaya menekan penyebaran COVID-19 yang semakin tinggi.
Organisasi nirlaba LaporCovid-19 memandang sebaiknya PTM tidak diselenggarakan sementara waktu dan mengganti metode belajar dengan konsep pembelajaran jarak jauh (PJJ) hingga kasus mulai menurun dan kondisi dinyatakan aman secara epidemiologis.
"Tentunya prioritas pemerintah adalah keselamatan rakyat, secara khusus keselamatan anak. Jika kita mulai sadar bahwa target vaksinasi terhadap anak yang masih rendah dan timpang," kata Relawan LaporCovid-19 Yemiko Happy kepada Tirto, Jumat (21/1/2022).
Berbeda dengan LaporCOVID-19, peneliti dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Mouhamad Bigwanto menyarankan agar pemerintah menurunkan kapasitas PTM terbatas menjadi 50 persen terlebih dahulu.
“Jadi risiko penularan di sekolah bisa kita kurangi, sementara hak mendapatkan pendidikan bagi anak lewat pembelajaran tatap muka langusng tetap terpenuhi," kata Bigwanto kepada reporter Tirto, Jumat (21/2/2022).
Jika PTM terbatas tetap digelar 100 persen, maka Bigwanto khawatir akan berdampak buruk bagi siswa maupun tenaga pendidik. Apalagi, varian Omicron sangat menular dan masih banyak warga Jakarta yang belum divaksin.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz
