tirto.id - Pemerintah resmi membentuk dewan pengarah pembangunan ibu kota baru dan mendapuk Putra Mahkota United Emirat Arab (UEA), Sheikh Mohammed bin Zayed (MBZ) sebagai ketuanya.
Menariknya, MBZ akan didampingi oleh Mantan Perdana Menteri Inggris periode 1997-2007, Tony Blair sebagai anggota.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menilai kehadiran sosok Tony Blair diperlukan karena pemerintah ingin ada figur internasional.
Namun, Luhut enggan membeberkan alasan pemerintah memilih sosok Tony Blair.
“Ya tanya saja dia. Kita ingin ada figur internasional lah di situ,” ucap Luhut kepada wartawan saat ditemui di Hotel Mulia, Rabu (15/1/2020).
Menariknya, selama Tony Blair menjabat ia juga tersandung kebijakan kontroversial yaitu mendukung AS menginvasi Irak sekaligus membekingi perang di negari Paman Sam dalam perang itu.
Dilansir dari BBC, Tony Blair resmi meminta maaf pada tahun 2016 karena melibatkan Inggris dalam perang Irak.
Lalu temuan badan intelijen Inggris MI5 pada tahun 2010 menyebutkan kalau ancaman Irak kepada Inggris sangat rendah.
Dalam forum penyelidikan rakyat Inggris untuk perang Irak di London, kebijakan Tony Blair dipertanyakan.
Belum lagi, MI5 juga menepis adanya hubungan antara perang Irak dengan serangan terorisme 11 September 2001 di Amerika Serikat.
Pemerintah Indonesia sendiri bahkan sempat menyatakan tak sepakat dengan kebijakan invasi Irakdi bawah Tony Blair.
Waktu itu, Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono bahkan menyatakan berbeda pendapat dengan Inggris mengenai invasi irak.
Menanggapi fakta itu, Luhut pun tak mau ambil pusing dengan sisi gelap sosok Tony Blair. Menurutnya, pemerintah tak akan mengubah keputusan yang telah menunjuk Tony sebagai anggota dewan pengarah.
“Ya itu bukan urusan kita itu,” tukas Luhut.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Hendra Friana
