tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan bahwa peluncuran bahan bakar minyak (BBM) rendah sulfur masih harus menunggu kesiapan PT Pertamina (Persero). Pasalnya, perusahaan pelat merah itu harus menyiapkan kilangnya untuk dapat menampung BBM jenis baru tersebut.
Meski begitu, persiapan peluncuran BBM rendah sulfur masih terus dilakukan dan sudah pasti akan dirilis ke pasar. Apalagi, keberadaan BBM jenis ini sangat diperlukan untuk menekan emisi yang dihasilkan oleh asap kendaraan bermotor.
"BBM rendah sulfur sudah mulai secara bertahap. Akan diluncurkan karena Pertamina memang harus mengubah sedikit dengan kilang minyak untuk meluncurkan ini. Kita semua harus mendukung karena kepentingan kita ramai-ramai," jelas Luhut saat ditemui usai Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024, di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Jumat (6/9/2024).
Pada kesempatan itu, Luhut juga memastikan tidak akan ada kenaikan harga BBM subsidi jika penyaluran dapat dilakukan dengan tepat sasaran. Karena itu, dalam upaya untuk mewujudkan agar penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran, pemerintah melalui Pertamina akan menggunakan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).
"Yang perlu dapat subsidi itu yang kita lakukan dengan AI karena itu juga bagian dari government technology. Kita akan membuat negeri ini lebih efisien dengan AI tadi," imbuh Luhut.
Baik peluncuran BBM rendah sulfur maupun pengetatan penyaluran BBM subsidi, lanjut Luhut, perlu dilakukan Indonesia agar polusi udara dapat ditekan. Pada saat yang sama, pengeluaran negara untuk menanggung subsidi BBM pun bisa berkurang.
"Ini lagi difinalkan satu ini sosialisasi biar tahu. Jadi, dengan AI anak muda paham kita akan membuat negeri ini lebih hemat sehingga air polusion atau polusi udara Jakarta juga akan makin baik. Saya kira (polusi) sangat tidak baik buat kita di bidang kesehatan," tegasnya.
Sementara itu sebelumnya, Deputi III bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Maritim dan Investasi, Rachmat Kaimuddin, menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia menggunakan sejumlah sumber daya ramah lingkungan dan pendanaan untuk meningkatkan penggunaan transportasi umum.
Hal ini tak lain dilakukan untuk menekan tingkat polusi udara, khususnya di Jakarta yang semakin tinggi tiap tahunnya.
Apalagi, sumber polusi udara terutama di perkotaan seperti Jakarta adalah emisi kendaraan bermotor, pembangkit listrik tenaga batu bara (PLTU), atau pembakaran terbuka. Selain itu, kualitas bahan bakar Indonesia bahkan belum memenuhi standar Euro.
"Kita perlu memperbanyak penelitian dan studi untuk memvalidasi solusi hemat biaya terbaik untuk mengurangi polusi udara karena PLTU dan gas buang kendaraan," ujar dia saat Plenary Session 'Transformative Solutions for Urban Air Quality and Waste Management' Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024 di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (5/9/2024).
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
