tirto.id - Presiden Joko Widodo tidak bersedia menyebutkan lokasi pemindahan Ibukota Negara. Alasan Presiden, rencana pemindahan ibukota itu masih dalam kajian Bappenas. Presiden Jokowi memastikan bahwa ada tiga lokasi atau tiga provinsi yang masuk dalam kajian Bappenas. Kendati demikian Presiden enggan menyebut nama salah satu provinsi tersebut.
"Nanti semua orang beli tanah di sana, enggak jadi pindah nanti. Harga tanah melambung," ujar Presiden Jokowi dalam acara Penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (13/7/2017).
Presiden Jokowi hanya memastikan bahwa pemindahan ibukota mempertimbangkan dan perhitungan mendetail baik dari sisi kebencanaan, keekonomian, infrastruktur dan pembiayaan.
Baca: Menghitung Ongkos 'Mengangkut' Ibukota
Presiden menambahkan bahwa rencana pemindahan ibukota itu sudah jamak dilakukan negara lain. Mereka telah memisahkan antara pusat bisnis dengan pemerintahan, antara ekonomi dengan pemerintahan. Lantaran itulah pemerintah Indonesia mulai mengkaji hal tersebut.
Di acara tersebut, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak justru berkeras menawarkan provinsinya sebagai ibu kota negara kepada Presiden Jokowi. Faroek beralasan Kaltim telah siap karena memiliki banyak faktor pendukung, termasuk ketersediaan lahan, letak geopolitik dan geostrategis, serta masyarakatnya yang heterogen.
"Di sini tidak pernah ada perselisihan antar suku agama, kita hidup rukun, gemah ripah loh jinawi tata tentrem kerta raharja," kata Faroek.
Pada awal Juli lalu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono di Kompleks Istana Kepresidenan menyampaikan pemerintah sedang mengkaji provinsi di Kalimantan, yaitu di Kalimantan Tengah (Palangka Raya), Kalimantan Timur (Kaltim), dan Kalimantan Selatan (Kalsel) sebagai calon lokasi ibukota.
Penulis: Agung DH
Editor: Agung DH
