tirto.id - Liga Muslim Pakistan-Nawaz (PMLN) menolak hasil pemilihan umum, Rabu (25/7/2018) dengan menuduh pihak militer mencurangi surat suara demi mendukung partai Imran Khan.
Shehbaz Sharif, pemimpin PMLN, mengatakan bahwa partainya "sepenuhnya menolak" hasil pemilihan, bahwa agen polling partainya telah digusur dari puluhan tempat pemungutan suara oleh pejabat keamanan sebelum penghitungan akhir tercapai.
“Mandat jutaan orang yang keluar untuk memilih telah dipermalukan. Proses demokrasi kami telah didorong oleh beberapa dekade, ”kata Sharif, seperti dikutip dari The Guardian.
Tak hanya diwarnai aksi penolakan hasil penghitungan suara, Pemilu Pakistan juga diwarnai dengan keterlambatan pengumuman hasil pemilu. Sebab, hingga pukul 3.00 subuh waktu setempat, baru sepertiga suara yang dihitung. Padahal, batas penghitungan suara harusnya satu jam sebelumnya.
Berdasarkan jumlah suara yang masuk, Khan's Pakistan-Tehreek-e-Insaf (PTI) memimpin di 110 kursi, dengan PMLN tertinggal dengan 68 kursi.
Penghitungan suara yang mundur dari waktu yang ditentukan, menurut Komisi Pemilihan Pakistan (ECP), karena adanya kerusakan dalam Perangkat Lunak Transmisi Hasil yang dibeli dari sebuah perusahaan Inggris.
"Tidak ada konspirasi, atau tekanan dalam penundaan hasil. Penundaan ini disebabkan karena sistem transmisi hasil telah runtuh." kata sekretaris ECP, Babar Yaqoob, kepada wartawan.
Senator PMLN Musadik Malik mengatakan kepada wartawan bahwa para pejabat keamanan telah mengambil alih proses di dalam TPS, dengan fokus khusus pada daerah pemilihan dengan jumlah pendukung yang hampir sama antara PTI dan PMLN.
Selain itu, serangan bom bunuh diri turut mewarnai pemilihan umum di TPS di Quetta, Ibu Kota Provinsi Balochistan. Bom bunuh diri itu menewaskan setidaknya 31 orang dan melukai 40 lagi pada Rabu (25/7/2018).
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengutuk serangan bom bunuh diri tersebut. Guterres menyampaikan ungkapan duka cita kepada keluarga para korban serta pemerintah dan rakyat Pakistan, kata Juru Bicara Guterres, Stephane Dujarric, dalam satu pernyataan, seprti dikutip dari Antara.
Kekhawatiran tentang proses pemilu meningkat setelah ECP bulan lalu mengumumkan akan mengizinkan para pejabat militer di dalam TPS, dan memberi mereka wewenang tertinggi dalam proses pemilu di sana, sementara angkatan bersenjata mengumumkan akan mengerahkan 371.000 pasukan pada hari pemilihan, atau lima kali lipat dari biasanya.
Editor: Yantina Debora
