tirto.id - Menurut anggota tim kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Humphrey Djemat, ada bukti kuat terkait bantahan Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin bahwa ia tidak pernah menerima telepon dari Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 6 Oktober 2016.
“Mengenai soal buktinya, nanti kita akan melalui proses hukum di pengadilan ya. Kita ga bisa kemukakan di sini. Kita ga bisa mendahului proses hukum di pengadilan. Kita harus mematuhi proses hukum yang ada di pengadilan,” ujar Humphrey di Kementerian Pertanian, Selasa (31/1/2017).
Menurut Humphrey, barang bukti yang tim penasihat hukum Ahok miliki belum dicantumkan ke pengadilan. Ia berjanji, setelah persidangan mendapat pengajuan barang bukti atau alat bukti, ia akan memaparkannya secara umum.
“Begini, pokoknya kita akan sampaikan pada majelis hakim. Nah, setelah itu akan kita sampaikan juga kepada pers, untuk mengetahui,” ujarnya.
Dalam persidangan, Humprey menanyakan apakah Ma'ruf Amin menerima telepon dari SBY sebelum kunjungan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Sylviana Murni ke PBNU dan Muhammadiyah tanggal 7 Oktober 2016.
"Apakah pada hari Kamisnya, ada telpon dari Pak SBY jam 10 lewat 16 menit yang menyatakan antara lain mohon diatur agar AHY bisa diterima di kantor PBNU? Dan yang kedua, apakah ada permintaan dari pak SBY yang mendesak dikeluarkannya fatwa (penistaan agama) terhadap terdakwa?" tanya Humphrey Djemat kepada Ma’ruf saat persidangan.
Ma'ruf membantah pernah menerima panggilan telepon dari SBY pada tanggal 6 Oktober 2016 sebelum kunjungan Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni ke PBNU dan Muhammadiyah tanggal 7 Oktober 2016 silam. Pertanyaan ini diulang sampai dua kali oleh kuasa hukum Ahok dan jawaban Ma'ruf masih membantah.
Dalam sambungan telepon tersebut, Humphrey mengatakan bahwa ada dua hal yang disampaikan oleh SBY kepada Ma’ruf Amin. Yang pertama adalah permintaan agar PBNU menerima paslon nomor urut 1, Agus-Sylviana. Yang kedua adalah desakan agar MUI mengeluarkan fatwa penistaan agama kasus Basuki Tjahaja Purnama.
Pihak penasihat hukum Ahok juga mencurigai adanya dukungan Ma’ruf Amin kepada salah satu pihak tertentu. Dugaan ini didasari karena Ma’ruf tidak pernah berusaha ataupun menerima kunjungan paslon kepala daerah DKI Jakarta yang lain, yakni Anies-Sandi dan Ahok-Djarot setelah pertemuannya dengan Agus-Sylvi. Hal ini diperkuat juga dengan riwayat kerja Ma’ruf di masa lalu yang pernah menjabat sebagai wantimpres mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Kendati demkian, ketika ditanya Tirto, apakah yang menjadi penggerak tindakan Ma’ruf Amin adalah SBY, “Saya tidak berkata begitu, itu (kesimpulannya) kita serahkan kepada masyarakat,” ujarnya.
Sebelumnya, Ma’ruf mengatakan bahwa ia tidak pernah menerima telepon tersebut, apalagi bertemu dengan Agus-Sylviana. Saat itu Agus-Sylviana memang disambut oleh pengurus PBNU yang berada di lantai 3, tapi Ma’ruf sendiri berada di lantai 4. Terkait hal ini, Humphrey kemudian memaparkan pendapat beserta bukti dari berita-berita yang menunjukan bahwa Ma’ruf turut serta dalam menyambut Agus.
Pada pertemuan itu, Agus bahkan sempat secara langsung menitipkan salam dari SBY kepada pengurus Nahdatul Ulama."Pesan SBY, salam hormat, beliau berkenan bertemu, ingin bicara Islam Indonesia dan dunia," kata Agus di hadapan pengurus PBNU.
KH Ma’ruf Amin yang menjabat sebagai Rais Aam PBNU memang tercatat menyambut lawatan Agus-Slyviana. Agus meminta arahan NU dalam Pilkada 2017, sedang Ma’ruf membalas bahwa Agus-Sylviana memiliki banyak kesamaan dengan warga NU. Kesamaan itu mulai dari sisi agama, mazhab, program, hingga kepribadian yang santun. Namun, menurut Ma’ruf, NU tidak bisa menyatakan keberpihakan pada salah satu calon.
“Secara kelembagaan, kami tidak bisa. NU itu mendukung aja. Tata kramanya begitu,” ujarnya kala itu.
Penulis: Maya Saputri
Editor: Maya Saputri
