tirto.id - Penahanan para tokoh politik di Myanmar terjadi pada Senin (1/2/2021) pagi. Penasihat Myanmar Aung San Suu Kyi, Presiden MyanmarWin Myint, dan beberapa tokoh senior Partai Liga Demokrasi dijadikan tahanan rumah oleh militer Myanmar.
Dilansir AP News, informasi tersebut diterima sebelum akses ke ibu kota diblokir. Akses telepon dan internet ke Naypyitaw (ibu kota Myanmar) hilang dan partai Suu Kyi, National League for Democracy (NLD) tidak dapat dihubungi.
Anggota parlemen Myanmar akan berkumpul di ibu kota Naypyitaw untuk pertemuan pertama Parlemen sejak pemilihan tahun lalu. Ketegangan masih terasa karena kemunculan komentar militer Myanmar baru-baru ini yang dianggap sebagai ancaman kudeta.
Portal berita online Myanmar Now mengutip sumber tak dikenal dan ketua NLD tentang pemberitaan penangkapan Suu Kyi sekitar subuh dan tidak memiliki rincian lebih lanjut.
Myanmar Visual Television dan Myanmar Voice Radio memposting di Facebook sekitar pukul 06.30 pagi ini, program mereka tidak tersedia untuk disiarkan secara berkala.
Suu Kyi yang berusia 75 tahun sejauh ini adalah politikus paling dominan di negara itu, dan menjadi pemimpin negara setelah memimpin perjuangan tanpa kekerasan selama puluhan tahun melawan pemerintahan militer.
Partai Suu Kyi merebut 396 dari 476 kursi dalam pemungutan suara November. Akan tetapi militer memegang 25% dari total kursi di bawah konstitusi yang dirancang militer 2008 dan beberapa posisi kementerian penting juga dicadangkan untuk militer.
Pihak militer, yang dikenal sebagai Tatmadaw, menuduh adanya kecurangan suara besar-besaran dalam pemilu, meski gagal memberikan bukti. Komisi Pemilihan Umum negara bagian pekan lalu menolak tuduhan tersebut.
Di tengah pertengkaran atas tuduhan tersebut, militer Selasa lalu meningkatkan ketegangan politik ketika seorang juru bicara pada konferensi pers, menanggapi pertanyaan seorang reporter, menolak untuk mengesampingkan kemungkinan kudeta.
Mayor Jenderal Zaw Min Tun menjelaskan dengan mengatakan militer akan "mengikuti hukum sesuai dengan konstitusi."
Dengan menggunakan bahasa yang mirip, Panglima Tertinggi Jenderal Min Aung Hlaing mengatakan kepada pejabat senior dalam pidatonya hari Rabu bahwa konstitusi dapat dicabut jika undang-undang tidak ditegakkan dengan benar.
Yang menambah kekhawatiran adalah penyebaran kendaraan lapis baja yang tidak biasa di jalan-jalan beberapa kota besar.
Namun, pada hari Sabtu, militer membantah telah mengancam kudeta, menuduh organisasi dan media yang tidak disebutkan namanya salah mengartikan posisinya dan mengambil kata-kata jenderal di luar konteks.
Pada hari Minggu, ia mengulangi penyangkalannya, kali ini menyalahkan kedutaan asing karena salah menafsirkan posisi militer dan menyerukan "untuk tidak membuat asumsi yang tidak beralasan tentang situasi tersebut."
Pejabat AS di Dewan Keamanan Nasional dan Departemen Luar Negeri mengatakan mereka mengetahui laporan tersebut tetapi tidak dapat mengonfirmasi bahwa kudeta dan penahanan telah terjadi.
Editor: Agung DH
