tirto.id - Hollywood mengajarkan kepada kita bahwa pencurian mobil akan selalu menegangkan, melibatkan kejar-kejaran memacu adrenalin, bahkan aksi tembak-menembak.
Gone in 60 Seconds adalah contoh klasiknya. Film kultus tersebut berkisah tentang sekawanan maling yang mesti mencuri 50 mobil hanya dalam hitungan hari. Berkatnya, kita bisa menyaksikan adegan kejar-kejaran mobil dengan durasi terlama sepanjang sejarah sinema.
Ada juga sejumlah film lain bertema mobil dan pencurian, semisal The Italian Job serta waralaba Fast and Furious. Memang, fokus utama film-film tersebut tak lagi soal mencuri mobil, tetapi ada adegan-adegan pencurian mobil yang menegangkan dan membuat mata sulit dilepaskan dari layar.
Lain Hollywood, lain pula dunia nyata. Di dunia nyata, aksi pencurian mobil sering kali tidak seseru yang dibayangkan. Di dunia nyata pula, pernah terjadi aksi pencurian seribu (ya, seribu) unit mobil yang sama sekali tidak melibatkan kejar-kejaran atau tembak-tembakan. Pencurian itu merupakan yang terbesar dalam sejarah. Cara si pencuri melakukannya pun amat, sangat sederhana, yakni hanya dengan tidak membayar tagihan yang dikirimkan si penjual.
***
Pyongyang, 1974.
Perang Dingin masih berlangsung. Ketegangan antara Blok Barat dan Blok Timur, kendati tidak sehebat pada dasawarsa 1960-an, masih terasa. Di tengah situasi seperti itu, Swedia, yang merupakan salah satu negara non-blok, berinisiatif menjalin kontak dengan sebuah negara yang hingga kini pun masih berstatus paria di tatanan internasional, Korea Utara (Korut).
Bagi Swedia, pendekatan itu bukan semata soal idealisme. Ada hitungan bisnis yang masuk akal di baliknya. Korut kala itu tengah membuka diri terhadap negara-negara Barat, setelah menyaksikan teknologi asing berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi Korea Selatan. Pyongyang pun berambisi membangun industri manufaktur berskala besar dengan peralatan dan pembiayaan dari Barat.
Peluang itu ditangkap oleh sejumlah perusahaan ekspor Swedia. Kontrak dagang raksasa ditandatangani, dan berbagai peralatan industri berat, termasuk mesin pertambangan, dikirimkan ke Korut. Paket besar senilai lebih dari 70 juta dolar AS itu juga berisi seribu unit sedan Volvo 144 GL.
Volvo 144 adalah mobil yang tepat untuk zaman itu. Diluncurkan pada 1966, sedan itu dikenal karena desainnya tegas dan kotak, fitur keselamatan di atas rata-rata, serta ketangguhan khas Swedia yang membuatnya laris di berbagai belahan dunia. Selama delapan tahun produksi, lebih dari 523 ribu unit Volvo 144 berhasil terjual. Tak heran bila Korut, yang sedang merintis armada transportasi perkotaan, menginginkannya.
Seribu unit Volvo 144 pun berlayar menuju Pyongyang. Setibanya di sana, mobil-mobil itu didistribusikan kepada kalangan dekat penguasa sampai akhirnya menjadi simbol kedekatan dengan rezim. Di jalanan Pyongyang yang lengang, masyarakat sekitar lumayan akrab dengan pemandangan Volvo 144.
Namun, yang jadi persoalan, tagihan untuk seribu unit Volvo itu tidak pernah dibayar.
Swedia sebetulnya sudah curiga sejak awal. Segera setelah mereka membuka kedutaan besarnya di Pyongyang pada 1975, yang menjadikannya negara Barat pertama yang melakukan hal itu, diplomat Erik Cornell mulai menyadari bahwa angka-angka ekonomi Korut tidak sesuai dengan yang dilaporkan.
Tenggat pembayaran terlewati. Utang dan bunga pun menumpuk. Peralatan pabrik yang dikirim dibiarkan berkarat di gudang-gudang Korut.
Penyebabnya bukan semata niat buruk dari awal, meski kecurigaan ke arah sana tetap masuk akal. Korut rupanya terlalu yakin dengan kemampuan industrinya sendiri. Mereka percaya mampu mengejar negara-negara industri maju, padahal sesungguhnya tidak tahu cara berbisnis di luar blok komunis. Walhasil, ekonomi Korut pun terseok. Sejak 1989, tidak ada satu sen pun pembayaran yang masuk dari Pyongyang.
Untungnya, perusahaan Volvo tidak harus menanggung kerugian secara langsung. Transaksi tersebut diasuransikan melalui lembaga pemerintah Swedia bernama EKN (Exportkreditnämnden), atau Badan Jaminan Kredit Ekspor Swedia. Ketika Korut gagal bayar, EKN-lah yang menutup tagihan tersebut kepada Volvo.

Dari sudut pandang Volvo, urusan sudah selesai. Namun, dari sudut pandang EKN dan pemerintah Swedia, urusan tersebut sangat jauh dari selesai.
Sejak saat itu, setiap enam bulan sekali, EKN mengirimkan tagihan pengingat kepada Korut. Namun, tidak pernah ada respons. Nilai utang yang semula sebesar 73 juta dolar AS untuk keseluruhan paket dagang itu (termasuk peralatan industri selain mobil), lantas membengkak menjadi sekitar 450 juta dolar AS setelah lebih dari 50 tahun bunga terus berjalan.
Sementara itu, seribu Volvo 144 itu terus melaju di jalanan Korut. Jurnalis AS bernama Urban Lehner, yang meliput Korut untuk The Wall Street Journal pada 1989, menuliskan pengalamannya melesat di dalam Volvo 144 keluaran 1973 di jalan tol Pyongyang yang kosong melompong. Ia mengaku mendengar rumor dari sesama jurnalis bahwa mobil-mobil itu tidak pernah dibayar. "Kami bercanda bahwa kami sedang menumpang mobil curian," katanya.
Volvo 144 memang dikenal awet. Meski suku cadangnya sulit didapat di Korut, banyak unitnya masih beroperasi, sebagian besar sebagai taksi. Kedutaan Besar Swedia di Pyongyang bahkan pernah mengunggah foto salah satu Volvo 144 di media sosial pada Oktober 2016, sembari mencatat dengan nada geli bahwa mobil tersebut sudah menempuh lebih dari setengah juta kilometer dan masih belum dibayar oleh Korut.
Lantas, apa yang bisa dilakukan Swedia untuk menagih utang ini?
Secara hukum internasional, pilihannya sangat terbatas. Dane Rowlands, profesor hubungan internasional di Sekolah Hubungan Internasional Norman Paterson Universitas Carleton di Ottawa, Ontario, menjelaskan kepada VOA bahwa ada dua mekanisme penegakan yang biasa digunakan.
Pertama, ancaman pemutusan akses pinjaman internasional di masa depan. Kedua, penyitaan aset. Namun, kedua opsi solusi itu praktis tidak berguna. Pasalnya, Korut tidak butuh pinjaman internasional karena memang tidak berpartisipasi dalam sistem keuangan global, dan asetnya di luar negeri nyaris tidak ada yang bisa disita.
Sebagai perbandingan, Rusia, pada 2014, memilih mengikhlaskan 90 persen dari hampir 11 miliar dolar utang Korut yang berasal dari era Soviet. Swiss, pada 2011, menandatangani perjanjian restrukturisasi utang dengan Korut, yang secara efektif memangkas tagihan mereka menjadi hanya 10 persen dari nilai aslinya. Swedia, sejauh ini, belum mempertimbangkan opsi penghapusan utang.
Namun, kisah itu bisa dilihat dari sudut pandang lain. Dengan bertahan membuka kedutaan di Pyongyang, bahkan ketika transaksi dagangnya berakhir tanpa dibayar, Swedia secara tidak sengaja membangun modal diplomatik yang sangat berharga. Selama lebih dari dua dekade, mereka jadi satu-satunya negara Barat yang memiliki perwakilan di Korut. Posisi unik tersebut membuat Korut memandang Swedia sebagai perantara yang dapat dipercaya.
Sejak 1995, Swedia secara resmi menjalankan peran sebagai "protecting power" (kuasa pelindung) bagi Amerika Serikat di Korut, peran yang juga diemban untuk Australia dan Kanada. Artinya, ketika warga negara AS tersangkut masalah di Korut, kedutaan Swedia-lah yang turun tangan.
Saat jurnalis Laura Ling ditahan di Korut selama 140 hari pada 2009, duta besar Swedia bernama Mats Foyer yang mengatur pertemuan dengan Ling, membawakan obat-obatan, buku, dan surat dari keluarga.
"Dia adalah satu-satunya orang di Korea Utara yang berjuang untuk saya. Dia adalah tali hidup saya," kata Ling tentang Foyer.
Maka, bila dilihat dengan kacamata lebih lebar, seribu Volvo yang tidak pernah terbayar itu bukan sekadar kerugian finansial. Ia adalah harga yang dibayar Swedia untuk mendapatkan kepercayaan dari salah satu rezim paling tertutup di dunia. Nilai strategis kepercayaan itu, pada akhirnya, jauh melampaui angka 450 juta dolar yang masih tercatat di buku tagihan EKN. Bagi Korut, baik Swedia maupun Volvo adalah sekutu yang selalu bisa diandalkan.
Penulis: Yoga Cholandha
Editor: Fadli Nasrudin
Masuk tirto.id

































