tirto.id - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Iman Satria berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat segera membangun pembangkit listrik tenaga sampah (Intermediate Treatment Facility/ITF).
Menurut Iman, keberadaan ITF itu dapat menjadi solusi dari ketergantungan DKI Jakarta terhadap TPST (Tempat Pembuangan Sampah Terpadu) Bantar Gebang di Bekasi.
“Kalau ada ketergantungan, nanti ada yang bersikap seenak-enaknya saja. Mau ini, mau itu, tinggal omong,” kata Iman kepada Tirto pada Selasa (23/10/2018).
Hubungan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota Bekasi sendiri memang sempat memanas karena persoalan sampah.
Polemik yang diawali oleh pencegatan sejumlah truk sampah DKI oleh Dinas Perhubungan Kota Bekasi itu disebut-sebut berpangkal pada dana kemitraan dari pemerintah provinsi yang memang dialokasikan kepada Pemerintah Kota Bekasi.
Pemerintah Kota Bekasi sendiri mengajukan usulan dana kemitraan sebesar Rp2,09 triliun kepada pemerintah provinsi untuk tahun ini. Dana yang disebut-sebut tak kunjung cair itulah yang lantas menjadi sumber ketegangan antara dua pemerintah.
Meski sempat bersitegang sejak pekan lalu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah bertemu dengan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi pada Senin (22/10/2018) kemarin di Balai Kota DKI Jakarta. Iman pun mengapresiasi pertemuan itu serta menyebutkan bahwa pembahasan ihwal dana kemitraan sedang digodok oleh Anies.
“Saya dengar sudah turun [usulan permintaannya] jadi Rp1 triliun. Itu kan memang diajukan untuk membangun ini, membangun itu. Saya baca terakhir, sudah clear,” ucap Iman.
Kendati demikian, Iman tidak yakin bahwa dana kemitraan yang diminta itu bisa cair pada tahun ini juga. Ia menyebutkan KUA-PPAS sudah dibahas, sehingga kalaupun bisa dicairkan pun kemungkinan pada 2019 mendatang. “Tapi enggak tahu apakah masuk dana hibah atau apa,” ucap Iman.
Dihubungi secara terpisah, Anggota Komisi D Fraksi Nasdem Bestari Barus menilai pertemuan antara Anies dengan Wali Kota Bekasi memberikan kesan positif.
Menurut Bestari, tidak seharusnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berseteru dengan Pemerintah Kota Bekasi. Oleh karena dua wilayah itu saling membutuhkan dan berkaitan erat, perseteruan yang terjadi bisa kemudian naik ke eskalasi nasional.
“Masak kedua belah pihak tidak bisa duduk bareng untuk urusan sampah yang remeh temeh? Karena lahan ada, duitnya juga ada. Terkait permintaan dana kemitraan itu bisa dirasionalisasi, yang penting komunikasinya. Kalau menang-menangan ya repot,” ungkap Bestari.
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Yandri Daniel Damaledo
