tirto.id - Kapal Motor (KM) Arista tenggelam di perairan Makassar, Selat Gusung, Sulawesi Selatan, pada Rabu siang (13/6/2018). Kapal yang ditumpangi sekitar 73 orang itu diduga karam akibat terhempas ombak setinggi dua meter dalam perjalanan menuju Pulau Barrang Lompo dari Pelabuhan Paotere, Makassar.
Sampai dengan Jumat (15/6/2018), setidaknya ada 16 orang yang dinyatakan tewas, sementara dua orang lainnya masih dicari. Sedangkan untuk penumpang yang selamat dilaporkan ada sekitar 55 orang dari total jumlah 73 penumpang.
“Data terbaru jumlahnya 73 orang dari sebelumnya dilaporkan 43 orang. Data ini didapatkan sesuai hasil pertemuan bersama empat Ketua RW dengan Binmas serta pihak terkait di Pulau Barrang Lompo,” kata Kepala Basarnas Makassar, Amiruddin, di Pelabuhan Paotere, seperti dikutip Antara, Jumat.
Tenggelamnya KM Arista yang terjadi pada pukul 12.45 WITA itu diduga karena kelebihan muatan. Dengan kondisi seperti itu, kapal pun menjadi tak bisa dikendalikan saat terhempas ombak, sehingga kemudian terbalik sebelum akhirnya karam.
Pengamat transportasi dari Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno, menilai peristiwa karamnya KM Arista itu sebagai bukti nyata buruknya pengelolaan transportasi umum oleh pemerintah daerah. Menurut Djoko, banyak pemerintah daerah yang tidak mempedulikan kualitas keamanan dan keselamatan transportasi umum di daerahnya, terutama di angkutan laut. Beberapa kejadian kecelakaan angkutan laut mewarnai musim mudik 2018.
"Kasus kecelakaan speedboat dan kapal laut di Makassar dan Bangka Selatan (Toboali) saat mudik tahun ini jadi perhatian," katanya.
Ketidakpedulian itu pun lantas diperparah dengan kenyataan kualitas sumber daya manusia yang mengelola transportasi masih relatif rendah. Begitu juga dengan anggaran yang bisa menunjang sosialisasi keselamatan bagi masyarakat dan pihak-pihak terkait.
“Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola transportasi umum secara keseluruhan masih rendah. Mereka minta adanya wewenang, tapi [begitu dapat wewenang] mereka tidak memperhatikan,” ujar Djoko kepada Tirto, Minggu sore (17/6/2018).
Djoko menyebutkan bahwa peran pemerintah daerah dalam mengelola transportasi umum masih perlu dikritisi. Sebab, dengan adanya otonomi daerah, ia melihat alat transportasi publik di daerah-daerah malah masih banyak pekerjaan rumah.
Rendahnya kepedulian dari pemerintah daerah terhadap transportasi umum itu lantas berdampak pada kualitas angkutan. “Jumlah pemerintah daerah yang betul-betul memperhatikan transportasi umumnya mungkin bisa dihitung dengan jari. Masih sedikit pemerintah daerah yang sadar betul dengan sosialisasi keselamatan,” kata Djoko.
Djoko pun menceritakan pengalamannya saat berkunjung ke sejumlah pelabuhan, baik di Jawa maupun pulau-pulau lainnya, seperti Sumatera dan Kalimantan. Menurut Djoko, perbaikan terhadap pelabuhan tidak terlihat signifikan. Menurut Djoko, pihak pengelola pelabuhan harus belajar dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang betul-betul mengalami transformasi.
Ia mengimbau agar pemerintah pusat turun tangan sehingga perbaikan pada kualitas transportasi umum semakin terlihat. Ia meminta agar pemerintah pusat tidak lepas tangan saat sudah terjadi kecelakaan yang disebabkan buruknya pengawasan dan pengelolaan oleh pemerintah daerah.
“Agak ngeri saya kalau ke daerah-daerah. Nanti kalau sudah terjadi kecelakaan, barulah ramai. Untuk itu memang perlu adanya target dalam mencapai keselamatan di transportasi umum, khususnya yang di laut,” ucap Djoko.
Dengan intervensi dari pemerintah pusat, Djoko menilai, anggaran untuk sosialisasi keselamatan di daerah bisa lebih ditingkatkan. Dalam prosesnya, Djoko mengatakan bahwa Kementerian Perhubungan harus bersinergi dengan Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam memperbesar upaya untuk meningkatkan kualitas dan target terkait keselamatan di daerah.
Khusus terkait dengan karamnya KM Arista di Makassar, Djoko ragu apabila kapal tersebut beroperasi sesuai prosedur mengingat kapasitasnya yang disebut-sebut sebagai kapal barang. Sebelum kapal berangkat, kata Djoko, seharusnya ada Syahbandar yang memberi izin dan diberi laporan.
“Semestinya kapal tersebut tercatat. Ini lantas menjadi bukti bahwa tata kelola laut kita masih lemah. Jangankan yang [kapal] wisata, untuk urusan kapal yang kecil-kecil saja banyak yang tidak diurusi,” kata Djoko.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi mengaku perlu menyelidiki lebih lanjut peristiwa yang menimpa KM Arista. Budi Karya pun mengindikasikan bakal menindak tegas pemilik kapal tersebut apabila nantinya ditemukan adanya pelanggaran fatal.
“Kalau di Makassar ini, memang saya tidak tahu persis dari mana […] karena yang digunakan itu bukan kapal yang semestinya,” ujar Budi Karya, di kantornya, Jakarta, pada Minggu sore (17/6/2018).
Budi Karya lantas menekankan bahwa pemerintah selalu meletakkan faktor keselamatan sebagai elemen paling dasar pada transportasi umum di laut. Menurut Budi Karya, pihaknya selalu mengawasi kondisi kapal sendiri serta memastikan kapasitas agar tidak melebihi kuota yang ditetapkan.
Namun, Budi Karya tidak menampik apabila transportasi laut masih perlu upaya perbaikan dari segi ketaatan di semua lini. Ia mengatakan, tiga titik yang selama ini transportasi lautnya menjadi fokus pihaknya antara lain: Surabaya-Madura, Banjarmasin, dan Balikpapan.
“Saya dan teman-teman mengidentifikasi bahwa yang sering terjadi [pelanggaran] di tiga tempat itu. Kami memang melakukan pengetatan dan bahkan memberikan tambahan kapal-kapal. Alhamdulillah arus mudik di tiga tempat itu berjalan lancar,” kata Menhub Budi Karya.
Saat disinggung mengenai evaluasi dari operasional transportasi laut, Budi Karya beralasan kendala utama adalah waktu yang relatif lebih lama. Selain itu, pemerintah juga terus mencari solusi agar perjalanan dengan menggunakan kapal bisa lebih nyaman dan minim goncangan yang disebabkan ombak air laut.
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Abdul Aziz
