Kapal Dishub Meledak, Cermin Buruknya Transportasi Kepulauan Seribu

tirto.id - Sembilan orang petugas Unit Pelaksana (UP) Perparkiran mengalami nasib malang pada Minggu pagi (22/4/2018). Kapal yang akan mereka tumpangi dari Pulau Panjang, Kepulauan Seribu, menuju Jakarta Utara mengalami ledakan pada bagian mesin.

Satu orang mengalami patah tulang kaki dan sisanya mengalami luka bakar serius dan sesak napas. Lima korban masih dirawat di RSUD Pramuka, sementara sisanya dirujuk ke RSUD Koja, Jakarta Utara.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno menyampaikan keprihatinannya atas insiden itu, Senin (23/4/2018). Ia tak menyangka kapal sekolah milik Dinas Perhubungan itu akan mengalami ledakan. Sebab sehari sebelum kejadian, Sandiaga mengaku hampir berangkat ke Pulau Bidadari menggunakan kapal itu dari dermaga Marina, Ancol.

“Karena kapal ini ada di sebelah kapal saya yang berangkat dan hampir kita pakai,” kata Sandiaga.

Saat Sandiaga berangkat menggunakan kapal lain, kapal nahas itu kemudian mengangkut rombongan para petugas UP Perparkiran ke Pulau Pramuka.

Menurut Sandiaga, kecelakaan itu harus menjadi momentum untuk melakukan perbaikan sistem transportasi dari dan menuju kawasan Kepulauan Seribu. Apalagi, kapal yang meledak itu merupakan kapal angkutan sekolah yang sehari-hari berpenumpang anak-anak.

Wakil Kepala Dishub DKI, Sigit Wijatmoko menyampaikan bahwa kapal itu merupakan satu dari tiga Kapal Sekolah yang dibeli instansinya pada pertengahan 2016. Kapal tersebut menggunakan empat mesin tempel berkekuatan 300 horse power dan memiliki 50 tempat duduk penumpang dan lima anak buah kapal.

“Ini kapal speed boat dari bahan fiber glass, dan tergolong masih muda,” kata Sigit melalui pesan singkat kepada Tirto.

Selain 3 Kapal Sekolah, Dishub DKI juga memiliki 8 kapal lain yang biasanya digunakan untuk mengangkut penumpang menuju Kepulauan Seribu, yakni enam kapal jenis Kerapu, dan dua kapal Katamaran. Berdasarkan catatan Suku Dinas Kepulan Seribu, jumlah keseluruhan kapal yang dimiliki Dishub DKI, baik untuk penumpang atau angkutan barang sebanyak 21 unit.

Transportasi di Kepulauan Seribu Tak Ideal

Meskipun menjadi bagian dari Provinsi DKI Jakarta dan menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata, namun transportasi di Kepulauan Seribu masih jauh dari ideal. Hal itu diakui oleh Sigit sebagai hal yang mesti terus diperhatikan.

Apalagi, kata Sigit, Kepulauan Seribu sudah ditetapkan menjadi bagian dari kawasan strategis pariwisata nasional dan diperkirakan akan mengalami peningkatan jumlah wisatawan. “Jadi ini momentum untuk melaksanakan audit keseluruhan. Enggak hanya kapal, dermaga, kemampuan Anak Buah Kapal [ABK]” kata dia.

Saat ini, kata Sigit, Dishub DKI telah meminta kepolisian dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk melakukan investigasi atas insiden kecelakaan kemarin. Sebab, menurut Sigit, kapal-kapal milik Dishub DKI dirawat sesuai standar operasional prosedur (SOP) menggunakan dana APBD.

Sementara untuk perencanaan transportasi jangka panjang, kata dia, Dishub telah memiliki masterplan transportasi perairan, serta rencana induk pelabuhan. Jika disetujui, kata dia, rancangan itu akan disahkan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) dan menjadi landasan bagi penataan transportasi di Kabupaten Kepulauan Seribu.

“Jadi ada desain lengkapnya nanti, berapa sih armada yang melayani, jenisnya apa saja, karena kan saat ini kondisinya kapal penumpang dan barang sering kali disatukan terus lagi kalau kapal tradisional. Kapal ojek disatukan. Nah ini sudah kami selesaikan rancangannya,” kata Sigit menjelaskan.

Buruknya pelayanan transportasi di Kepulauan Seribu juga disampaikan pengamat transportasi publik Djoko Setijowarno. Penilaian tersebut berdasarkan pengamatannya saat berkunjung ke Pulau Seribu beberapa waktu lalu.

Salah satunya, kata Djoko, lantaran hingga saat ini para wisatawan dan penduduk asli masih menggunakan kapal kayu atau kapal nelayan untuk menyeberang dari dan menuju Kepulauan Seribu.

“Hal ini [kontradiktif] dengan pembangunan transportasi yang ada di 5 wilayah kota Jakarta,” kata Djoko.

Menurut Djoko, Pemerintah Provinsi DKI harusnya memberikan standar pelayanan angkutan laut, seperti halnya pelayanan bus Transjakarta. Jika Transjakarta memiliki Public Service Obligation (PSO) yang besar sebagai subsidi ke masyarakat, kata Djoko, seharusnya di sektor transportasi laut hal itu dapat dilakukan.

“Kapal-kapal kayu, seharusnya hanya digunakan di perairan kepulauan, jarak-jarak dekat saja. Untuk wisata boleh lah, tapi kalau seberang pulau, kok, miris ya,” kata Djoko mengkritik.

Berdasarkan data Suku Dinas Perhubungan 2015, jumlah kapal kayu yang beroperasi dari Jakarta ke Kepulauan Seribu mencapai 40 unit. “Jumlahnya mungkin lebih dari segitu sekarang,” kata Djoko.

Apalagi, Anies-Sandi kerap menyampaikan bakal menjadikan Kepulauan Seribu sebagai destinasi wisata favorit yang dapat menyumbangkan pendapatan besar bagi daerah. Jika pelayanan transportasi penyebaran ke tempat itu tak ditingkatkan, maka pembangunan Kepulauan Seribu yang dijanjikan keduanya mustahil tercapai.

Menunggu Realisasi Janji

Di samping pariwisata, pembangunan Kepulauan Seribu juga masuk sebagai salah satu dari 23 Janji Kerja pasangan Anies-Sandi pada 2017-2022. Selama masa kampanye Pilgub DKI 2017, Anies menilai Pemprov belum memiliki strategi khusus dan arah perubahan signifikan, terutama di bidang kesehatan, pariwisata, transportasi dan pembangunan manusia untuk membangkitkan potensi di wilayah itu.

Namun, pelaksanaan janji tersebut belum nampak signifikan di Kepulauan Seribu, meski hampir setiap bulan Wakil Gubernur Sandiaga Uno berkunjung ke kabupaten tersebut. Beberapa hal yang baru dilakukan, misalnya, pembelian dua kapal jenazah seharga Rp2,92 miliar per unit yang menggunakan dana APBD.

Selain itu, ada pula rencana induk pelabuhan (RIP) bagi 10 dermaga di Kepulauan Seribu, seperti yang telah dijelaskan Sigit. Selama ini, dermaga yang ada di Kepulauan Seribu memang dibangun tanpa rancangan induk. Di Pulau Pramuka, misalnya, tiga dermaga oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berbeda-beda.

Pada 9 November 2016, Anies juga menjanjikan perbaikan di bidang kesehatan lantaran melihat hanya ada satu apoteker dan dua dokter gigi saat berkunjung ke sana. Jumlah bidan berkurang lebih dari 50 persen pada 2015 dan hanya ada satu rumah sakit dengan kapasitas 17 tempat tidur.

Kepada warga, ia berjanji bakal meningkatkan kapasitas rumah sakit dengan memperbanyak jumlah tempat tidur menjadi 150 unit, penambahan jumlah dokter gigi dan apoteker, serta menyediakan 10 ambulans apung. Hingga saat ini, baru tercatat satu perahu ambulans yang bertambah saat sejak keduanya berkantor di Balai Kota.