tirto.id - Wilayah perairan hingga ribuan hektare telah terdampak tumpahan minyak mentah di Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur pada pekan lalu, 31 Maret 2018. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kini tengah berkonsolidasi menyiapkan tim untuk menurunkan personel mengatasi kejadian itu.
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan, Muhammad Zulficar Mochtar mengatakan KKP akan menerjunkan hingga sepuluh orang. Mereka nantinya akan berkoordinasi dengan tim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
"Ini mungkin kami akan turunkan lagi lima sampai sepuluh orang, sebelumnya sudah ada. Tapi, kami akan kirim lagi. Ini sedang rapat dan konsolidasi karena ada yang terkait dengan perikanannya, hidro-oseanografinya, kualitas air yang perlu kita antisipasi," ujar Zulficar di Hotel Borobudur Jakarta pada Kamis (5/5/2018).
Ia memperkirakan seminggu sampai sepuluh hari ke depan, kajian dampak tumpahan minyak dari para tim tersebut akan membuahkan hasil. Sementara, ia memastikan tumpahan minyak ini memberikan dampak yang luas baik sosial, ekologi, dan ekonomi.
"Saya menyesalkan kejadian itu karena tumpahan minyak ini kan dampaknya sangat signifikan kemana-kemana. Terlepas apakah ada faktor kesengajaan atau ketidaksengajaan yang mana aparat yang akan cek lebih jauh itu dengan investigasi," ungkapnya.
Secara ekologi, dikatakannya, banyak sekali ekosistem yang mungkin terdampak akibat proses pencemaran yang jumlahnya cukup besar. Ini bisa makin parah ketika tumpahan terbawa arus pasang surut yang bisa membuat dampak lebih jauh lagi jangkauannya.
"Sehingga tentu saja pencemaran minyak ini tidak mudah selesai dalam waktu dekat," ucapnya.
Dampak ekologi tersebut dapat pula mempengaruhi segi ekonomi nelayan sekitar. Kondisi bisa mengakibatkan penurunan penghasilan karena ada kematian ikan dalam jumlah banyak. Oleh karenanya, KKP juga berusaha mendorong pertanggungjawaban maksimal dari korporasi yang bersangkutan.
"Kami dorong untuk penyelesaiannya, dari pihak yang bersangkutan bertanggung jawab maksimal. Selain itu kami dari pemerintah juga turun tangan untuk data dan mencoba menyelesaikan hal-hal yang bisa kami selesaikan sesuai institusi kami," ucapnya.
Secara sosial, ia memaparkan, kejadian ini terdampak kepada banyak nelayan yang nantinya susah atau sampai tidak bisa melaut. Masyarakat pesisir juga terganggu proses-proses mata pencahariannya.
Terkait kebutuhan waktu untuk memulihkan kondisi sumber daya alam laut Balikpapan yang tercemar itu, ia ingin menunggu hasil kajiannya. Zulficar mengaku belum berani memperkirakannya karena menurutnya terlalu cepat untuk berspekulasi.
"Karena terus terang kami perlu lihat persis bagaimana kerusakannya, seberapa besar kerusakannya. Hancur masif atau terumbu karang cuma stres dan bisa pulih," ujarnya.
Pemulihan kondisi trumbu karang yang rusak bukan karena tercemar minyak, ia menyebutkan, bisa ratusan tahun lamanya untuk memulihkan. Sementara waktu yang dibutuhkan untuk sekedar tanam karang akropora sekitar 2-3 tahun, yang mana satu tahun hanya tumbuh satu sentimeter.
"Kalau untuk menjadi terumbu karang makan waktu. Makanya, ini perlu kita cek dulu di Balikpapan ini sejauh mana dampak ekosistemnya supaya tindakannya bisa realistis dan bisa diantisipasi ke depannya," terangnya.
PT Pertamina (Persero) ditudinga sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam kejadian tumpahnya minyak di Balikpapan, Kalimantan Timur. Ditreskrim Polda Kalimantan Timur telah berkoordinasi dengan Pertamina untuk melakukan penyelidikan terhadap masalah tumpahan minyak di teluk Balikpapan itu.
Dalam penyelidikan tersebut ditemukan ptumpahan minyak disebabkan patahnya pipa penyalur minyak mentah dari Terminal Lawe-lawe di penajem Paser Utara ke Kilang Balikpapan. Pipa baja diameter 20 inci ini tebalnya 12 milimeter dan kedalaman 25 meter.
Penulis: Shintaloka Pradita Sicca
Editor: Yuliana Ratnasari
