tirto.id - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengklaim adanya miskomunikasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam beberapa hari terakhir. Klaim miskomunikasi itu terkait dengan persoalan sampah dan dana hibah dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke Kota Bekasi.
Menurut Rahmat, dirinya menyadari ada miskomunikasi setelah melakukan diskusi secara langsung dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Rahmat sendiri mendatangi Balai Kota DKI Jakarta bersama jajaran pemerintahan Kota Bekasi pada Senin (22/10/2018) siang.
“Beberapa hari ini ada terjadi miskomunikasi antara Bekasi dengan DKI. Hari ini ternyata tidak ada yang berubah dari kebijakan DKI, berkenaan dengan hubungan kedaerahan, kemitraan yang dibangun, dan juga tanggung jawab pengelolaan TPST (Tempat Pembuangan Sampah Terpadu) Bantar Gebang,” jelas Rahmat saat jumpa pers di Balai Kota DKI Jakarta seusai pertemuan.
Lebih lanjut, Rahmat berharap kerja sama antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kota dapat terus terjalin baik di bawah kepemimpinan Anies. Ia pun mengaku telah bertukar nomor ponsel dengan Anies agar dapat berkomunikasi terkait urusan kemitraan sewaktu-waktu.
Rahmat sendiri mengaku Anies telah menghubunginya sejak dua hari lalu. Akan tetapi, Rahmat tidak menindaklanjuti pesan dari Anies dengan alasan luput.
“Harusnya ini [diinformasikan] Gubernur DKI, nomor saya. Pas tadi dicek, karena Pak Gubernur bilangnya sudah menghubungi beberapa kali. Saya jawab yang mana? Setelah keluar nomornya, oh iya,” ucap Rahmat.
“Jadi jangan ada lagi hal-hal yang terus diputar, sehingga kedua daerah ini seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa, yang pada akhirnya merugikan kita semua,” tambah Rahmat.
Rahmat menekankan bahwa sebetulnya tidak ada masalah sebelum terjadinya miskomunikasi ini. Ia pun menilai komunikasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Anies Bawedan maupun Basuki Tjahaja Purnama sama bagusnya. “Mudah-mudahan akan lebih bagus lagi,” ucap Rahmat.
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Yantina Debora
