tirto.id - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meminta Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Marullah Matali untuk membuka ke publik besaran gaji dan tunjangan Gubernur Anies Baswedan, Wagub Riza Patria, hingga Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).
Permintaan Prasetyo itu disampaikan karena ia kesal ramainya pemberitaan soal kenaikan tunjangan anggota dewan menjadi Rp177 miliar. Angka ini mengalami peningkatan sebesar Rp26,42 miliar dibandingkan anggaran di tahun sebelumnya sebesar Rp150,94 miliar.
Prasetyo mengklaim kenaikan tunjangan tersebut tidak menabrak aturan dan sesuai dengan undang-undang.
"Kayak sekarang di depan media massa, bahwa tunjangan gaji anggota dewan naik, saya mau manya dalam forum yang baik ini, tunjangan operaisonal gubernur berapa sih pak? Kayanya yang salah anggota dewan," kata Prasetyo saat rapat di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (11/1/2022).
Menanggapi hal tersebut, Sekda DKI Marullah mengaku belum siap menjelaskan. Sebab, dia mengatakan perlu waktu untuk menyiapkan data soal tunjangan Anies, Riza Patria, beserta jajarannya.
"Kami akan siapkan nanti, jadi mungkin tidak bisa langsung sekarang ini. Saya akan sampaikan data-datanya untuk disampaikan pada rapat banggar [Badan Anggaran]. Nanti akan segera disiapkan oleh jajaran saya," jawab Marullah pada waktu yang sama.
Prasetyo pun meminta kepada Marullah agar berkewajiban menjelaskan jumlah tunjangan gubernur beserta jajarannya secara transparan dan akuntabel.
Prasetyo menuturkan banyak pemberitaan yang mengatakan jika anggota DPRD DKI congkak menaikan gaji di tengah pandemi. Politikus PDI-P itu pun menegaskan yang dinaikkan bukanlah gaji, melainkan hanya tunjangan.
"Jadi ada pertanyaan-pertanyaan kemarin gaji naik. Bukan gaji naik, tunjangan yang naik. Tunjangan buat kepentingan masyarakat juga. Saya minta tolong kepada Pak Sekda, tolong dijawab. Jadi biar terbuka nih," pungkasnya.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Bayu Septianto
