tirto.id - Pembangunan jembatan penyeberangan multiguna (skybridge) Tanah Abang, Jakarta Pusat, tak berjalan mulus. Sempat tersiar kabar saling klaim aset Jalan Jatibaru Raya—yang letaknya persis di depan Stasiun Tanah Abang—antara PT Kereta Api Indonesia dan Pemprov DKI.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan masalah semacam ini tak perlu mencuat seandainya masing-masing pihak menanggalkan ego instansi masing-masing.
“Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan BUMN itu konsumennya sama, yaitu rakyat Indonesia. Untuk kebutuhan administrasi dibagi-bagi tugasnya, tapi jangan dibikin kompartemen,” kata Anies, Selasa (13/11/2018) kemarin.
Kabar saling klaim muncul dari mulut Ketua Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya Teguh Nugroho. Menurutnya, PT KAI mengklaim tanah 18 meter dari Stasiun Tanah Abang milik KAI berdasarkan hukum Belanda. Sementara Pemprov DKI berpedoman pada aturan pertanahan yang baru.
Selain menemukan sengketa aset, Ombudsman Jakarta juga menyebutkan empat poin lain yang harus diselesaikan KAI dan Pemprov DKI. Keempat hal itu ialah alur penumpang dari Stasiun Tanah Abang ke skybridge, sarana prasarana pada skybridge, jumlah gerbang masuk, serta masalah keamanan.
Namun pernyataan soal saling klaim aset dibantah PT KAI dan PD Pembangunan Sarana Jaya, BUMD yang ditugasi menggarap skybridge oleh Pemprov DKI.
Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan bahkan mengaku tidak pernah mendengar masalah ini. Yoory mengklaim Sarana Jaya selalu melibatkan PT KAI sedari awal perencanaan pembangunan skybridge.
“Saya berhubungan langsung dengan PT KAI dan enggak ada itu konflik. Kami sudah duduk bersama dan ingin memberikan yang terbaik bagi masyarakat, khususnya para penumpang kereta,” kata Yoory kepada reporter Tirto di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (14/11/2018) siang.
Meski mengaku tak saling klaim aset, Yoory mengatakan PT KAI memang meminta sejumlah hal kepada pemerintah. Permintaan itu di antaranya pembangunan toilet, akses langsung dari skybridge ke stasiun, dan keberadaan petugas keamanan. Namun karena permintaan disampaikan di tengah pembangunan, hal tersebut tak bisa langsung terealisasi.
“Kalau memang itu memungkinkan untuk dilakukan, akan kami lakukan. Tapi tentu ada penyesuaian-penyesuaian. Tambahan itu sangat mungkin untuk bisa dibicarakan bersama-sama,” ujar Yoory.
Yoory mengimbau media tidak memberitakan temuan Ombudsman DKI terus-menerus. Ia menyebutkan Sarana Jaya saat ini fokus mengerjakan skybridge yang ditargetkan selesai pada 23 November 2018.
Senior Manager Humas PT KAI Daop 1, Edy Kuswoyo, juga membantah pernyataan Ombudsman Jakarta. Menurut Edy, PT KAI dan Sarana Jaya tidak pernah membicarakan apa pun terkait aset.
“Enggak benar itu soal klaim, enggak ada sengketa. Pada prinsipnya PT KAI menyambut baik dan mendukung program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” ungkap Edy kepada reporter Tirto.
Kami mengonfirmasi ulang pernyataan kedua belah pihak kepada Teguh Nugroho. Ia kemudian mengatakan apabila dari masing-masing pihak memang membantah soal sengketa, itu pertanda baik.
“Syukur, dong, kalau enggak ada masalah,” jelas Teguh kepada reporter Tirto.
Guna memastikan klaim tersebut, Teguh akan mengelar rapat yang menghadirkan instansi terkait pada Jumat (16/11/2018) nanti.
“Coba nanti kita lihat apakah mereka masing-masing sudah punya bahan untuk lima isu itu,” pungkas Teguh.
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Rio Apinino
