tirto.id - Pemerintah memastikan proses seleksi CPNS 2019 tidak ada penerimaan di luar sistem seleksi saat ini.
Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintah ingin mencari birokrat handal dan profesional. Dalam proses penerimaan, pemerintah sudah membentuk tim untuk menjaga pelaksanaan rekrutmen berjalan dengan baik.
Selain itu, KemenPANRB juga bekerja sana dengan Badan Kepagawaian Negara (BKN), Badan Sandi dan Siber Nasional (BSSN) dan instansi terkait untuk mencegah penerimaan di luar sistem.
"Kami bertanggung jawab dengan tim yang sudah ada. tidak ada model-model penerimaan di luar sistem yang sudah tertanam dengan baik," kata Tjahjo di KemenpanRB, Jakarta, Rabu (31/10/2010).
Tjahjo memastikan KemenPANRB akan menindak tegas pihak yang menawarkan jalur belakang dalam penerimaan CPNS. Tjahjo siap memecat pegawainya bila ketahuan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam proses seleksi kali ini.
"Kami jamin lah, bahwa KemenPANRB akan clean and clear. Kami juga sudah mengingatkan, kalau sampai ada yang KKN, akan kami beri sanksi, akan kami berhentikan," ujar Tjahjo.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menerangkan, pemerintah sudah membangun sistem akuntabel. Ia memastikan sistem keamanan proses seleksi sudah cukup baik.
"Sangat dijamin sekuritinya, karena sudah dibangun BSSN untuk meningkatkan sekuritinya," tutur Bima di KemenpanRB, Jakarta, Rabu.
Jaminan tersebut mengacu pada proses seleksi CPNS selama ini. Ia mengaku, proses seleksi tidak bermasalah dalam 5 tahun terakhir. Bima mengklaim tidak ada masalah. Ia justru lebih khawatir hoaks daripada peretasan sistem seleksi CPNS 2019.
"Yang saya khawatirkan adalah banyaknya berita palsu atau fakenews dari para calo untuk mempengaruhi calon peserta," tutur Bima.
"Nah ini saya mengimbau kepada teman-teman calon peserta untuk bijak, memilah-milah informasi dari sumber-sumber resmi. Karena banyak sekali sumber-sumber tidak resmi yang mengatasnamakan BKN atau KemenPANRB untuk mencoba membantu memasukan dari jalur khusus istilahnya. Itu tidak ada lagi seperti itu," tegas Bima.
Bima mengaku tidak ada inovasi khusus untuk menyelesaikan masalah calo dan oknum seleksi CPNS. Ia hanya memastikan kalau aksi penipuan tersebut akan dilaporkan ke kepolisian untuk ditindak secara hukum.
"Sementara ini, kami hanya menyampaikan itu, website-website itu kepada pihak berwajib. Jadi dari pansel itu juga ada teman-teman dari Mabes Polri, dari BIN juga ada di sana," kata Bima.
"Kami berharap hal itu bisa diselesaikan disana, karena itu merupakan di luar jalur kewenangan BKN untuk menindaklanjuti itu," pungkas Bima.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Maya Saputri