Menuju konten utama
Flash News

Kemenkeu Bakal Rilis APBN Kita Januari 2025 Pekan Depan

Belum terlaksananya publikasi bulanan APBN Kita ini dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan investor.

Kemenkeu Bakal Rilis APBN Kita Januari 2025 Pekan Depan
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan saat konferensi pers APBN Kita di Kemenkeu, Jakarta, Senin (6/1/2025). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/nz

tirto.id -

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Deni Surjantoro, mengumumkan jadwal sementara publikasi bulanan APBN Kita periode Januari 2025.

Deni menyebut, publikasi APBN Kita periode Januari 2025 akan disampaikan melalui konferensi pers yang rencananya digelar pada pekan depan.

“Kita lagi atur jadwal, minggu depan ini rencana press conference,” ujar Deni kepada Tirto pada Minggu (9/3/2025).

Meski begitu, Deni belum menjawab secara rinci apakah konferensi pers tersebut akan mempublikasikan laporan APBN Kita pada periode bulan Januari saja atau digabung dengan laporan pada bulan Februari.

“Tunggu saja ya,” jawab Deni singkat.

Hingga pekan pertama bulan Maret ini, Kemenkeu masih belum mempublikasikan laporan data penggunaan APBN Kita pada periode Januari 2025 lalu. Padahal, Kemenkeu biasanya menyampaikan publikasi APBN Kita setiap satu bulan sekali.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menyebut publikasi bulanan APBN Kita diperlukan untuk memberikan gambaran terkait kondisi makro ekonomi negara.

Selain itu, publikasi ini juga dapat berguna sebagai tambahan informasi bagi masyarakat maupun investor, terutama setelah keluarnya berbagai kebijakan pemerintah seperti efisiensi anggaran serta dibentuknya Danantara dan Coretax.

“Selain sebagai pijakan gambaran makro ekonomi, investor dan masyarakat juga ingin mengetahui pos belanja mana yang terdampak pemangkasan anggaran, serta perkembangan penerimaan perpajakan di tengah kompleksitas Coretax,” kata Bhima saat dihubungi Tirto, Minggu (9/3/2025).

Bagi Bhima, belum terlaksananya publikasi bulanan APBN Kita ini dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan investor. Bhima menambahkan, investor bisa saja merasa pemerintah tidak transparan dalam menjelaskan kondisi fiskal negara.

“Tidak dipublikasikannya update APBN Kita makin menunjukkan pemerintah kurang transparan soal kondisi APBN. Ini bakal menurunkan trust investor juga, bahwa pasca efisiensi anggaran, bermasalahnya Coretax, dan tambahan anggaran untuk Danantara, pemerintah makin tertutup soal kondisi fiskal,” ucap Bhima.

Baca juga artikel terkait KEMENTERIAN KEUANGAN atau tulisan lainnya dari Naufal Majid

tirto.id - Politik
Reporter: Naufal Majid
Penulis: Naufal Majid
Editor: Farida Susanty