Menuju konten utama

Kemenag Gandeng Ormas Islam Buat Pendidikan Bebas Radikalisme

Kemenag berencana akan bekerja sama dengan organisasi Islam, untuk mengadakan pendidikan bebas radikalisme, terutama bagi pasangan keluarga yang akan menikah.

Kemenag Gandeng Ormas Islam Buat Pendidikan Bebas Radikalisme
Ilustrasi. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (ketiga kanan) didampingi Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Sumsel M Alfajri Zabidi (ketiga kiri) menghadiri Pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemenag Provinsi Sumsel di Asrama Haji Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (7/7). ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

tirto.id - Kementerian Agama (Kemenag) berencana akan menggandeng organisasi Islam, untuk membuat pendidikan bebas radikalisme di keluarga, khususnya pada pasangan yang akan menikah atau pranikah.

Kabiro Humas Data dan Informasi Kemenag RI Mastuki mengatakan, pendidikan pranikah di Kemenag dilaksanakan bersama pihak Kemenag dan organisasi Islam di Kantor Balai Nikah dan Manasik Haji yang melibatkan kedua calon yang akan menikah.

Ia mengatakan, pendidikan keluarga bebas radikalisme bisa dimasukkan dalam pendidikan pranikah tersebut.

"Bisa saja materi tentang ketahanan keluarga ditambahkan dengan materi anti radikalisme. Teknisnya bisa didesain kurikulum yang lebih spesifik bersama pelaksana pendidikan pranikah tersebut" ucap Mastuki kepada Tirto, Rabu (16/5/2018)

Organisasi yang biasanya terlibat dalam pendidikan pranikah di Balai Nikah dan Manasik Haji Kemenag RI adalah organisasi yang berfokus pada perlindungan perempuan dan anak. Mereka dilibatkan dalam melaksanakan pendidikan pranikah yang pesertanya adalah calon pasangan yang akan menikah dan membangun keluarga.

"Ada Lembaga Kemaslahatan Keluarga NU (LKKNU) lalu ada Aisyiyah dan Nasyiatul Aisyiyah dari Muhammadiyah. Mereka bisa diajak diskusi untuk merancang kurikulum seperti apa yang cocok" ucap Mastuki.

Mastuki memahami bahwa pendidikan keluarga bebas radikalisme sangat dibutuhkan, seperti pada kasus teror bom gereja di Surabaya pada Minggu (12/5/2018) lalu, yang pelakunya melibatkan 1 keluarga. Namun pendidikan tersebut perlu dikaji lebih lanjut, agar implementasinya bisa berjalan maksimal.

"Kan tidak bisa asal memasukkan materi begitu saja. Harus dipastikan rancangan waktu, narasumber, pendanaan lokasi dan lain-lain. Harus dibicarakan secara sistematis. Bukan asal karena ini darurat atau tidak. Narkoba juga tak kalah urgentnya" tutup Mastuki.

Wacana adanya pendidikan keluarga yang bebas radikalisme tersebut muncul dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sebagai respons dari kasus terorisme yang melibatkan satu keluarga di Surabaya.

Menurut Ketua KPAI Susanto, pihanya mendorong pemerintah untuk menciptakan inovasi pendidikan dalam menangkal radikalisme di institusi keluarga.

"Pemerintah daerah perlu melakukan inovasi pendidikan pengasuhan kepada calon pengantin dan semua kelompok pasangan baik pasangan muda dan tua agar mengembangkan pengasuhan yang positif penuh kasih sayang dan tanpa radikalisme," ucap Ketua KPAI Susanto di Kantor KPAI Menteng Jakarta Pusat Selasa (15/5/2018).

Baca juga artikel terkait RADIKALISME atau tulisan lainnya dari Naufal Mamduh

tirto.id - Sosial budaya
Reporter: Naufal Mamduh
Penulis: Naufal Mamduh
Editor: Yandri Daniel Damaledo