tirto.id - Indonesia, negara yang katanya menjadi paru-paru dunia, selalu menghadapi permasalahan karhutla dan kabut asap yang berulang. Seolah tak pernah belajar dari kejadian yang sudah-sudah, pemerintah tak mengawasi pelaporan kegiatan restorasi, bahkan penegakan hukum kasus karhutla pun hanya runcing ke bawah.
Masih ingatkah Anda pada bencana kebakaran hutan dan lahan Indonesia pada 2015 lalu. Saat itu, sekira lebih dari 2,6 juta ha hutan dan lahan di Sumatra dan Kalimantan dilaporkan hangus dilalap api.
Kabut asap akibat karhutla itu pun bikin aktivitas masyarakat lumpuh dan berbahaya bagi kesehatan. Sekolah-sekolah terpaksa diliburkan karena kabut asap membuat jarak pandang jadi terbatas. Warga bahkan harus memakai masker tak hanya saat beraktivitas di luar, tapi juga dalam ruangan.
Pada 2022 ini, seturut Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), puncak musim kemarau telah berlangsung sejak Agustus lalu. Ancaman karhutla juga meningkat karena kemarau di sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan lebih kering dibanding tahun 2021.
Kita tentu tak mau hari-hari kelam seperti saat Karhutla 2015 lalu berulang. Maka kewaspadaan dan laku pencegahan kebakaran perlu dilakukan.
“Meski menurut BMKG tidak ada fenomena pemanasan suhu muka laut (El Nino) pada tahun ini, kebakaran di lahan bergambut harus diperhatikan karena akan sulit padam,” ungkap Diani Nafitri, Analis Geographic Information Systems (GIS) Pantau Gambut dalam sebuah diskusi beberapa waktu lalu.
Dalam diskusi tersebut, Pantau Gambut—organisasi nonpemerintah yang fokus pada riset dan kampanye perlindungan lahan gambut—menunjukkan data historis karhutla di Indonesia dalam periode 5 tahun (2015-2019).
Kebakaran paling besar tercatat pada 2015 dan 2019. Pada 2019, karhutla ditaksir telah menghanguskan sekitar 1,6 juta hektare hutan dan lahan di Indonesia.
Dua faktor paling berkontribusi dalam derajat keparahan kebakaran di tahun-tahun tersebut adalah musim kemarau berkepanjangan dan El Nino. Tahun ini, BMKG menyebut tak ada fenomena pemanasan suhu muka air laut alias El Nino.
Namun, yang menjadi catatan, 29 persen kebakaran hebat di tahun-tahun itu terjadi di lahan gambut dengan rincian sekitar 768 hektare (2015) dan 466 hektare (2019).
Padahal, analisis World Resources Institute (WRI) Indonesia menyebut bahwa setiap hektare gambut tropis yang kering mengeluarkan rata-rata 55 metrik ton CO2 setiap tahun. Itu kurang lebih setara dengan membakar lebih dari 6.000 galon bensin.
Jika pengeringan gambut itu berlanjut jadi kebakaran (atau pembakaran), hasil emisinya tentu akan lebih besar lagi dan mempercepat pemanasan global.
Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan total emisi pada 2015 nilainya mencapai 1,5 juta Gg CO2 dan pada 2019 sebesar 923 ribu Gg CO2. Nilai tersebut disumbang dari kebakaran hutan dan lahan gambut.
Lahan Gambut yang Rawan Terbakar
Kebakaran di lahan gambut sangat sulit padam. Apinya bisa bertahan sampai berbulan-bulan karena lapisan dalam gambut berisi banyak bahan organik kering seperti daun, cabang, dan batang pohon. Meski api di permukaan gambut terlihat padam, sejatinya kebakaran masih terjadi di bawah permukaan gambut.
Sebagai upaya pencegahan, Pantau Gambut melakukan analisis wilayah gambut yang kembali rentan terbakar. Data tutupan lahan di lahan gambut periode 2015-2019 menunjukkan bahwa belukar rawa adalah area dengan tutupan lahan yang paling sering terbakar.
“Tutupan lahan belukar rawa telah terbakar sekitar 574 ribu hektare selama periode 4 tahun tersebut. Tanah terbuka, perkebunan, dan pertanian menyusul sebagai jenis tutupan lahan rawan terbakar dengan angka luasan lahan terbakar lebih dari 100 ribu hektare,” terang Diani.
Dari 4 macam tutupan lahan (belukar rawa, tanah terbuka, perkebunan, dan pertanian), wilayah rentan terbakar paling luas ada di Provinsi Riau, yakni 2 juta hektare. Area kedua ditempati Kalimantan Tengah, seluas 1,2 juta hektare.
Hasil analisis data kebakaran menyebut bahwa luas kebakaran di dalam area konsesi lebih kecil dibanding kebakaran di luar area konsesi.
Namun, Pantau Gambut menemukan kejanggalan ketika sebanyak 18,4 persen kebakaran terdeteksi pada radius 1 km dari batas terluar area konsesi di atas gambut. Hasil verifikasi melalui citra satelit menunjukkan penampakan lahan bekas terbakar pada radius 1 km tersebut mengalami perubahan pola lahan menjadi perkebunan terstruktur dan rapi.
“Kegiatan pemanfaatan gambut lindung untuk area industri ekstraktif dan area bekas terbakar yang belum direstorasi malah ditanami kembali dengan sawit dan akasia,” lanjut Diani.
Berikut contoh perubahan lahan pada bekas lahan gambut terbakar di beberapa wilayah konsesi. Perubahan lahan ditandai dengan warna cokelat dengan pola garis-garis yang menjadi ciri khas lahan perkebunan.
Menurut data KLHK, 83,4 persen ekosistem gambut di Indonesia saat ini sudah rusak dan perlu mendapat restorasi. Fakta ini menggelitik Diani melontarkan pertanyaan retoris, “Apakah ini adalah aktivitas yang sengaja dilakukan untuk perluasan area perkebunan?”
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
