tirto.id - Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, mengatakan keberlanjutan program Kartu Prakerja di tahun depan masih menunggu keputusan Presiden Terpilih Periode 2024-2029, Prabowo Subianto. Meski begitu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendorong agar program Kartu Prakerja bisa berlanjut di pemerintahan mendatang.
Apalagi, Kartu Prakerja yang sebelumnya merupakan janji politik Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut efektif dalam menyelesaikan sekelumit masalah ketenagakerjaan di Indonesia.
"Semuanya sangat relevan dan mestinya sangat positif untuk keberlanjutannya, namun tetap saja nanti kita akan di pemerintahan baru, kita berharap ini nanti dilanjutkan. Keputusan akhir tetap ada di pemerintahan baru," kata Susiwijono, dalam Media Briefing 5 Tahun Prakerja, di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (2/9/2024).
Menurut catatannya, di sepanjang 2024 saja, dengan anggaran sebesar Rp5 triliun, 99 persen di antaranya telah disalurkan untuk program beasiswa Prakerja, sedangkan 1 persen lainnya untuk operasional manajemen pelaksana atau PMO Prakerja. Adapun jumlah penerima manfaat Prakerja sampai dengan saat ini telah mencapai 1,41 juta orang, lebih banyak dari target yang telah ditetapkan sebelumnya, yakni 1,2 juta orang.
Tidak hanya itu, berdasarkan Riset Presisi Indonesia pada 2021 lalu, penerima perempuan Prakerja mengalami peningkatan pendapatan sebesar 33 persen lebih tinggi dibanding non penerima perempuan. Selanjutnya, hasil Studi Svara Institute di 2023 menemukan peningkatan pendapatan penerima Prakerja hingga 17,6 persen lebih tinggi dibanding non penerima.
"Jadi secara program kita mendorong kelanjutan program Prakerja ini karena seperti yang tadi saya sampaikan, capaian-capaian angkanya tadi dan saya kira posisi saat ini akan semakin penting apalagi kalau isunya masalah pembukaan lapangan kerja, isu yang terkait tenaga kerja kita, apalagi nanti isu kelas menengah," ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, Denni Puspa Purbasari, menjelaskan bahwa meskipun jumlah peserta Prakerja lebih banyak ketimbang target, namun anggaran yang dibutuhkan tidak membengkak. Hal ini karena ada realokasi anggaran yang dilakukan manajemen dari para peserta yang meskipun telah menyelesaikan pelatihan, namun tidak memanfaatkan insentif yang telah diberikan pemerintah.
“Sesuai dengan ketentuan di Permenko Ekonomi (Nomor) 15 (Tahun 2022), yang menyelesaikan pelatihan pertama tidak memanfaatkan maka dananya itu akan ditarik kembali oleh PMO untuk kemudian direalokasikan buat peserta lain. Dengan demikian kenapa kita bisa mencapai hampir 1,5 juta atau bahkan sudah 1,5 juta orang. Itu karena tadi optimalisasi sehingga kita bisa melayani atau memberikan kesempatan lebih banyak buat semua orang,” jelas Denni.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Anggun P Situmorang
