Menuju konten utama

Kebutuhan Gaji CPNS Baru Pemkab Bantul Ditaksir Sekitar Rp20 Miliar

"Untuk kebutuhan gaji mereka sudah dihitung sekitar Rp20 miliar."

Kebutuhan Gaji CPNS Baru Pemkab Bantul Ditaksir Sekitar Rp20 Miliar
Warga mengajukan pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Mapores Jakarta Pusat, Rabu (19/9/2018). tirto.id/Andrey Gromico

tirto.id - Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, memprediksikan Rp20 miliar dana untuk membayar gaji calon para pegawai negeri sipil baru yang mulai bekerja efektif pada tahun 2019.

Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Bantul Riyantono di Bantul, Selasa (25/9/2018).

"Saat ini 'kan baru proses pendaftaran (CPNS), kami prediksi mereka masuk pada Januari 2019. Untuk kebutuhan gaji mereka sudah dihitung sekitar Rp20 miliar," katanya dilansir Antara.

Ia mengatakan, kebutuhan gaji yang sebesar Rp20 miliar itu telah diajukan dan akan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bantul 2019, mengingat pegawai baru itu akan efektif bekerja mulai awal tahun 2019.

Menurutnya, total ada sebanyak 565 formasi yang dibutuhkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul dalam penerimaan CPNS 2018 secara daring, baik tenaga pendidikan, tenaga kesehatan dan tenaga non teknis maupun honorer.

"Kalau yang 565 formasi itu masih dalam proses penerimaan, kita prediksikan di Januari. Nanti pemerintah pusat yang menentukan lulus dan tidaknya, saat ini masih seleksi administrasi kemudian pemberkasan," katanya.

Terkait apakah alokasi gaji CPNS itu membebani keuangan daerah, Sekda mengatakan, akan membebani, namun demikian itu sudah menjadi kewajiban bagi pemda menyusul adanya kebutuhan tambahan sumber daya manusia (SDM) pegawai.

"Kalau beban anggaran ya makin membebani, namun saya harap Bantul tetap ada DAU (dana alokasi umum), bahkan harapannya bisa ditambah, karena bisa dipakai untuk gaji pegawai," kata Toni panggilan akrab Sekda Bantul.

Sementara itu, Kepala Bidang Formasi, Pengembangan dan Diklat Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bantul Triyanto mengatakan, berkaitan dengan pelaksanaan pendaftaran CPNS online, pihaknya sudah mengadakan rapat koordinasi dengan pihak terkait penyediaan jaringan internetnya.

"Kemudian juga kaitannya dengan verifikasi data kependudukan kami mengajak dari Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) agar tidak muncul persoalan dengan NIK (nomor induk kependudukan) pelamar," katanya.

Baca juga artikel terkait GAJI PNS atau tulisan lainnya dari Yulaika Ramadhani

tirto.id - Sosial budaya
Penulis: Yulaika Ramadhani
Editor: Yulaika Ramadhani