tirto.id - Pemerintah mencabut Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng kemasan yang dijual di pasar retail. Langkah tersebut dilakukan usai terjadi kelangkaan terhadap komoditas tersebut. Saat terjadi kelangkaan, harga tertinggi minyak goreng yang ditentukan sebesar Rp14.000/liter.
Peraturan Menteri Perdagangan terkait HET ternyata tak mempan menintervensi harga minyak goreng yang melambung di pasaran imbas tingginya permintaan global.
Usai pencabutan HET per 15 Maret 2022, stok minyak goreng yang sulit didapatkan di pasar retail saat ini malah menumpuk. Tentu dengan harga baru yaitu sekitar Rp24.000/liter.
Jika beberapa bulan lalu ibu-ibu bisa membeli 2 liter minyak goreng dengan harga Rp26.000, kali ini nilai tersebut hanya cukup untuk membeli satu liter.
Elvina Maelinda (28) mengaku akan tetap membeli minyak goreng kemasan meskipun harganya mahal. Ia enggan membeli minyak curah karena khawatir berdampak negatif terhadap kesehatannya.
“Kalau beralih ke curah engga, karena yang curah kurang sehat,” jelas dia kepada Tirto, Jumat (18/3/2022).
Berbeda seperti Elvina, Dwi (40) lebih memilih untuk beralih ke minyak goreng curah. Bahkan hal itu sudah ia lakukan sudah sejak lama. Dia memiliki usaha gorengan.
“Kebanyakan konsumenku itu teman ya, kalau kita pake bahan yang jelek takutnya ada yang radang tenggorokan apa gimana makanya selalu beli minyak yang bagus. Tapi beberapa bulan ini gak kuat, gak kebeli karena mahal banget, akhirnya berlih ke minyak curah,” jelas dia kepada Tirto.
Dwi mengatakan, sampai saat ini tidak ada keluhan dari konsumen saat ia beralih ke minyak goreng curah. Namun, ia berharap harga minyak goreng kemasan kembali ke harga normal dan tidak lagi mengalami kelangkaan.
Sama seperti Dwi, Fauziyah (30) juga memutuskan untuk beralih ke minyak goreng curah. Pertimbangan harga yang lebih murah membuat Fauziah sudah sejak lama beralih ke minyak goreng curah.
"Sejak minyak goreng sudah di minimarket tuh udah beli curah aja, kadang-kadang beli yang mereknya gak jelas di warung. Harganya Rp17.000/liter, kalau yang curah bisa lebih murah lagi," kata dia kepada Tirto.
Cerita Dwi dan Fauziyah banyak dialami oleh ibu-ibu rumah tangga dan UMKM yang selama ini bertahan di tengah tekanan pandemi. Migrasi konsumsi ke minyak curah terjadi karena adanya permasalahan harga. Hal itu terpaksa dilakukan meski kesehatan menjadi taruhannya.
Perubahan pola konsumsi masyarakat dari minyak kemasan ke curah sudah pernah diungkapkan Direktur Centre of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara.
Ia menjelaskan, diterapkannya kebijakan tersebut akan berpotensi menimbulkan pergeseran konsumsi. Ada kemungkinan migrasi dilakukan oleh masyarakat kalangan menengah.
“Kemungkinan akan terjadi pergeseran. Migrasi dari konsumen yang biasanya membeli minyak goreng kemasan ke minyak goreng curah subsidi. Kemudian, pengawasannya akan sangat susah. Sangat, sangat susah karena yang namanya minyak goreng curah itu gak ada barcodenya gak ada kode produksinya sehingga kemungkinan untuk dioplos dengan minyak jelantah ada,” kata dia kepada Tirto, Kamis (17/3/2022).
Bhima menjelaskan, ada kemungkinan kebijakan ini tidak akan menyelesaikan permasalahan di pasaran. Bhima menjelaskan kemungkinan subsidi tidak sampai di sasaran karena adanya migrasi. Selain itu harga minyak goreng di retail juga tetap mahal.
“Jadi minyak goreng curah itu susah sekali untuk diawasi subsidinya. Jadi moral hazardnya terlalu besar. Kemudian gonta-ganti kebijakan ini juga artinya pemerintah gak konsisten. Jadi ada inkonsistensi, kan harusnya kalau DMO 20 persen dia gak memenuhi kan berarti masalahnya di distributor. Nah kalau masalahnya di distributor ya tindak tegas penimbunan. Macetnya di distributor itu di mana itu lebih mudah penelusurannya ya kalau minyak goreng kemasan, kalau curah gimana nelusurinnya,” terang dia.
Kelangkaan yang terjadi selama HET diterapkan juga bukan berasal dari penimbunan yang dilakukan pengusaha retail. Klaim tersebut diungkapkan Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Solihin.
Ia menjelasakan selama masa HET minyak goreng dilakukan, stok yang dikirimkan produsen dan distributor ke pasar retail hanya 6 persen dari total pemesanan. Sehingga wajar terjadi kelangkaan di pasar selama ini.
“Beberapa waktu lalu service level atau pemenuhan barang yang kita pesan itu awal hanya 6-11 persen minyak, artinya kalau saya pesen 1.000, cuma dapat 60 biji. Terus waktu berjalan mulai membaik 30 persen, sudah membaik ke 70 persen saat ini,” paparnya kepada Tirto, Jumat (17/3/2022).
Sekretaris Jenderal Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Reynaldi menjelaskan potensi migrasi malah bukan jadi ancaman. Namun, ketersediaan minyak goreng curah yang disubsidi pemerintah harus dipantau hingga nanti pada saat masa Ramadan dan Lebaran.
“Pemeirntah kan saat ini gak bisa bendung sama sekali ya [harga], tinggal implementasinya sama-sama kita kawal. Bila memang terjadi persoalan di kemudian hari, misalnya permasalahan distribusi dan sebagainya ini tentu kita akan kawal bersama. Satgas pangan juga seharusnya menerbitkan hal hal yang tidak kita sangka kedepan seperti ada praktik penimbunan atau oknum yang berusaha mempermainkan harga, sebenarnya statmen pejabat kita juga harus diredam supaya psikologis pasar ini gak terganggu,” kata dia kepada Tirto.
Reynaldi menjelaskan, rentetan persoalan minyak goreng yang cukup panjang saat ini ini membuat beberapa harga komoditas pangan ikut terpantul naik.
“Minyak goreng udah cukup 5-6 bulan berjalan ini naik ya, penyelesaiannya belum terlalu berdampak terhadap masyarakat kita. Kemudian cabe rawit merah kita udah tinggi. Udah diatas 100 persen kenainannya. Jadi semoga pejabat publik kita juga menenangkan berbagai media dan kesemapatan ini untuk pesikologis pasar ini gak ganggu,” pungkasnya.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Fahreza Rizky
