Aris Santoso
Peneliti militer, terutama TNI AD. Bekerja sebagai editor buku paruh waktu.

Karier Cepat Para Menantu Jenderal Istana

30 November 2018
Dibaca Normal 3 menit
Cerita seputar promosi bagi perwira yang memiliki akses ke Istana rupanya masih berlanjut. Belum reda kehebohan soal melesatnya karier Jenderal Andika Perkasa (Akmil 1987) berkat intervensi mertua (Hendropriyono, Akmil 1967), kini kasus hampir serupa kembali muncul: Brigjen Maruli Simanjuntak (Akmil 1992, Kasdam Diponegoro) ditetapkan sebagai Komandan Paspampres berdasarkan surat keputusan Panglima TNI tanggal 29 November 2018.

Dalam posisi yang baru, Maruli akan berpangkat mayjen. Karier Maruli termasuk cepat, karena tak seorang pun dari dua generasi di atasnya (Akmil 1990 dan 1991) yang sudah berpangkat mayjen.

Promosi tersebut tentu akan menarik perhatian publik mengingat Maruli adalah menantu Luhut Panjaitan (Menko Maritim, Akmil 1970). Hendropriyono dan Luhut Panjaitan adalah dua jenderal (purnawirawan) yang memiliki hubungan dekat secara personal dengan Presiden Joko Widodo.


Kedekatan dua figur tersebut dengan Jokowi juga bukan sesuatu yang ideologis. Tidak perlu jauh-jauh menyebut keduanya perwira tinggi yang dibesarkan Orde Baru. Orang cukup melihat konteks kekinian saja. Pertama, Hendro dan Luhut bukan berasal dari PDIP, partai tempat Jokowi bernaung. Kedua, saya belum pernah mendengar Luhut dan Hendro secara terang-terangan mengagumi figur Bung Karno, Bapak Bangsa yang kembali menemukan pijakannya di panggung sejarah pada era Jokowi.

Berpacu dengan waktu

Politik acapkali dianggap rumit, meski tujuannya sangat sederhana: kekuasaan. Demikian, Hendropriyono dan Luhut nampak tengah berpacu dengan waktu untuk terus mengakumulasi kekuasaan.

Tentu ada rujukan mengapa mereka bersikap seperti itu. Salah satunya adalah pengalaman yang pernah terjadi pada Presiden SBY, khususnya di bulan-bulan terakhir kekuasaannya (2014). Saat itu SBY tidak cepat-cepat melantik empat perwira tinggi yang pernah menjadi ajudannya pada periode pertama pemerintahannya (2004-2009). Fakta bahwa SBY tidak segera melantik mantan ajudannya adalah hal yang misterius. Pasalnya, pelantikan itu bisa dilakukan bila SBY menghendaki.

Setelah rezim berganti, karier mantan ajudan akan secara perlahan memudar karena usia dan ketiadaan dukungan politik. Kini tinggal dua mantan ajudan SBY periode pertama yang masih aktif berdinas, yakni Laksdya Didit Herdiawan (Kasum TNI) dan Komjen Putut Eko Bayuseno (Irwasum Mabes Polri). Namun peluang mereka untuk menjadi kepala staf angkatan atau Kapolri praktis sudah tertutup.

Pengalaman “terlambat” seperti inilah yang menjadi catatan (khususnya) bagi Hendro dan Luhut. Itu sebabnya mereka mengambil langkah sigap untuk sesegera mungkin mempromosikan menantu masing-masing—mumpung masih ada kesempatan.

Bila dihubungkan dengan Pilpres 2019, jalan yang ditempuh oleh Hendro dan Luhut bisa dibaca sebagai contingency plan. Artinya Hendro dan Luhut paham betul bahwa tidak ada yang pasti dalam politik. Jokowi kemungkinan akan menang lagi. Namun tetap harus ada “Plan B” bila ternyata hasilnya tidak sesuai harapan. Logika seperti inilah yang ada di benak Hendro dan Luhut.

Jokowi sendiri tak kalah cerdik dalam mutasi baru-baru ini. Ketika perhatian publik terlalu fokus pada promosi kerabat Hendro dan Luhut, Jokowi sempat “menitipkan” dua mantan ajudannya, masing-masing Kol Inf Widi Prasetijono (Akmil 1993, Danrem Solo) dan Kol Inf Mohammad Hasan (Akmil 1993, Danrem Bogor), untuk masuk pos bintang satu (brigjen).


Dalam hal ini, Jokowi sekadar melanjutkan tradisi para presiden sebelumnya: mempromosikan mantan ajudan sebagai cara efektif menanam pengaruh di lingkungan TNI. Nampaknya ia juga belajar dari kasus SBY tempo hari yang “terlambat” dalam mempromosikan para mantan ajudannya.

Mempercepat promosi senior

Ada juga hikmah di balik promosi bagi Maruli yang terhitung “muda” untuk jabatan bintang dua, yaitu ikut mendorong promosi bagi seniornya, khususnya Akmil 1990 dan Akmil 1991. Untuk menjembatani promosi Maruli yang demikian cepat, berdasarkan surat keputusan yang sama, dua seniornya juga ikut dipromosikan untuk pos bintang dua, yaitu Brigjen TNI I Nyoman Cantiasa (lulusan terbaik Akmil 1991, kini Kasdam XVII/Cendrawasih) dan Brigjen TNI Teguh Pujo Rumekso (lulusan terbaik Akmil 1991, kini Kasdam VI/Mulawarman).

Alur promosi seperti ini sebenarnya agak aneh karena petanya terbalik. Biasanya senior yang naik terlebih dahulu, baru diikuti generasi yang lebih muda. Namun, atmosfer politik dalam promosi kali ini memang sangat kental. Saya pribadi sudah lama mengamati perjalanan karier Akmil 1990 dan 1991 karena promosinya terkesan lambat.

Sinyal itu sudah terlihat pada 2011 dan 2013, ketika (dengan pangkat saat itu) Kol Inf I Nyoman Cantiasa selaku pemegang Adi Makayasa di kelasnya, tak mendapat posisi Komandan Upacara Hari Kemerdekaan di Istana Merdeka. Pada 2011, dalam posisi sehari-hari sebagai Komandan Satuan Gultor 81 Kopassus, Nyoman berstatus sebagai Danup “cadangan” yang pada akhirnya tidak tampil memimpin upacara.

Dua tahun berikutnya, dalam posisi sebagai Komandan Pusdikpassus (Batujajar), Nyoman memang tampil sebagai Danup Hari Kemerdekaan untuk upacara penurunan bendera di sore hari—yang kelasnya di bawah upacara pagi hari.

Pertanyaannya, mengapa perwira dari AD diperlakukan seperti ini, tak seperti tahun-tahun sebelumnya? Mengapa pula pada saat itu, SBY yang dikenal memberi perhatian khusus pada peraih Adi Makayasa (seperti SBY sendiri), tidak melakukan veto guna menyelamatkan martabat AD?

Perjalanan karier Teguh Pujo Rumekso juga berliku. Tidak seperti lulusan terbaik Akmil pada umumnya yang biasanya langsung ditempatkan di Kopassus atau Kostrad selepas akademi. Teguh ditugaskan pada satuan teritorial di luar Jawa. Batalyon yang pernah dipimpin Teguh bukanlah satuan mainstream seperti Bataliyon 328/Kujang II atau Batalyon 401 Banteng Raider, melainkan sebuah satuan yang nyaris kurang dikenal di Kalimantan.

Anak Try Sutrisno

Mungkinkah pada minggu-minggu yang akan datang, anak Try Sutrisno (Kol Inf Kunto Arief Wibowo, Akmil 1992) mendapat giliran masuk pos brigjen? Bisa jadi hari-hari ini sedang terjadi negosiasi untuk segera mempromosikan Kolonel Kunto. Selain ayahnya yang terus merapat di lingkaran Jokowi, kerabat Kunto yang lain (Ryamizard) juga masuk dalam kabinet Jokowi saat ini. Artinya selalu ada jalan bagi perwira seperti Kunto.

Jabatan terakhir Kunto terakhir adalah Danrem Palembang, yang sudah dilepaskannya sekitar enam bulan lalu. Artinya, dari segi jeda waktu dan hirarki jabatan, ia sudah layak untuk segera dipromosikan, mengingat posisi danrem biasa diberikan ke kolonel senior. Kebetulan, pengganti Kunto sebagai Danrem Palembang adalah anak seorang tokoh besar AD, yaitu Edi Sudrajat (lulusan terbaik Akmil 1960). Sejarah seperti berulang, ayah mereka dahulu juga beriringan saat menjadi KSAD dan Panglima TNI (d/h Pangab).

Fenomena masih kuatnya pertimbangan kekerabatan dalam promosi perwira tentu saja bukan kabar menggembirakan bagi perwira- perwira lain. Reformasi TNI nampaknya tak mengalami kemajuan signifikan.



Masih ada harapan untuk perwira dari latar belakang keluarga biasa-biasa saja. Sehebat apapun latar belakang keluarga, faktor pendidikan, utamanya Sesko TNI dan Lemhanas, masih lebih berharga. Sejak dulu pun faktor pendidikan tetap nomor satu dalam pertimbangan promosi, diikuti kemudian oleh rekam jejak atau prestasi yang bersangkutan.

Di masa lalu, menjadi Komandan Batalyon pada satuan legendaris di bawah Kopassus atau Kostrad sangat didambakan oleh para perwira muda. Namun, dengan menurunnya kemungkinan terjadinya perang terbuka, pengalaman menjadi komandan satuan yang paling terkenal sekalipun menjadi hal yang biasa-biasa saja. Dengan kata lain, tak banyak berpengaruh bagi promosi jabatan berikutnya bila pada akhirnya faktor kekerabatan lebih menentukan.

Selalu ada tempat bagi perwira hebat. Perwira seperti Letjen Herindra (lulusan terbaik Akmil 1987, kini Irjen TNI) misalnya, yang baru-baru ini “dipaksa mengalah” pada Andika dalam perburuan posisi KSAD, suatu saat akan muncul. Masih ada harapan bagi Herindra untuk mencapai posisi KSAD, ketika Jenderal Andika naik sebagai Panglima TNI pada periode kedua pemerintahan Jokowi kelak. Tentu saja dengan catatan bila Jokowi menang dalam Pilpres tahun depan.

*) Opini kolumnis ini adalah tanggungjawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi tirto.id.