tirto.id - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan Satgas Nemangkawi untuk terus memburu kelompok bersenjata di Papua. Dia pun berduka cita atas tiga anggota Polri yang jadi korban tembak kelompok tersebut.
"Saya perintahkan kepada seluruh anggota Satgas yang bertugas, lakukan terus pengejaran terhadap kelompok bersenjata yang ada di Papua. Terus berjuang, negara tidak boleh kalah," kata Sigit di Mabes Polri, Rabu (28/4/2021).
Sigit menegaskan bahwa pimpinan dan seluruh jajaran Korps Bhayangkara siap mendukung apapun yang diperlukan guna penegakan hukum terhadap kelompok bersenjata.
Selanjutnya, dua anggota Polri yang masih dirawat karena penembakan yaitu Ipda Anton Tonapa dan Bripka Muhammad Syarifudin mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa dan kesempatan mengikuti prioritas pendidikan. Sementara, Bharada Komang yang tewas mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa dengan gelar anumerta.
Sigit melanjutkan, kelompok bersenjata merusak banyak elemen masyarakat, tidak hanya TNI dan Polri saja.
"Korban dari kelompok kriminal bersenjata tidak hanya anggota TNI dan Polri, namun juga masyarakat sipil seperti guru, pendeta, tukang ojek, anak-anak sekolah, kemudian asrama sekolah yang dirusak, perusakan perumahan milik masyarakat," kata dia.
Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka Sebby Sambom mengaku pihaknya bertanggung jawab atas serangan di Ilaga pada 26 dan 27 April 2021. Penyerangan itu terjadi di Kampung Maki, Distrik Gome, Kabupaten Puncak.
Kini Satgas Nemangkawi masih mengejar kelompok pimpinan Lekagak Telenggen. Kelompok ini pada Minggu (25/4/2021) menembak mati Kepala BIN Daerah (Kabinda) Papua, Brigjen TNI I Gusti Putu Danny. Penembakan terjadi di Kampung Dambet, Distrik Beoga, ketika Brigjen Danny dan sejumlah personel TNI AD melakukan observasi lapangan.
Konflik aparat keamanan Indonesia versus Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat kian memanas. Baku tuding tak habis-habis: aparat menyerang warga dan menuduh itu separatis, sementara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Ogranisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) juga melakukan hal serupa dan menuding penduduk adalah bagian dari TNI dan Polri.
Peneliti LIPI Haripin menyatakan perlunya opsi dialog hingga gencatan senjata. Apalagi saat ini tengah berlangsung proses pembahasan perpanjangan Otonomi Khusus (Otsus) Papua di DPR RI.
"Beberapa kawan di LIPI usul agar ada jeda kemanusiaan. Jadi meminta pemerintah Indonesia atau TNI dan juga KKB sendiri atau OPM untuk ceasefire, gencatan senjata. Karena isu Otsus ini akan panas, jadi lebih baik dibicarakan dengan kepala dingin meski sulit," ujar Haripin.
Penulis: Adi Briantika
Editor: Bayu Septianto
