tirto.id - Dana APBN yang dialirkan ke Inasgoc untuk Asian Games 2018 sebesar Rp5,9 triliun, sementara kebutuhan pesta olahraga Asia ini sebesar Rp6,6 triliun. Untuk menalangi kekurangan itu, dijeranglah kerja sama lewat sponsorship sebagaimana diizinkan dalam hukum regulasi sebagai "sumber-sumber sah dan tidak mengikat."
Sponsor itu terpampang dalam publikasi dan situs web resmi Inasgoc. Total ada 15 sponsor resmi dan sponsor biasa.
"Kami dapat sponsor Rp835 miliar dan itu sudah kami alokasikan untuk kepentingan Asian Games juga,” ungkap Sekjen Inasgoc Marsdya (Purn) Eris Herryanto kepada reporter Tirto di kantornya, Jakarta, Kamis 2 Agustus 2018.
Inasgoc berharap masalah dana bisa selesai sehingga pelaksanaan Asian Games bisa berjalan dengan lancar. Meski Inasgoc dibayangi kasus korupsi dana Asian Games pada 2016, Herryanto yakin kini pihaknya sudah mengelola dana melalui prosedur yang jelas.
Bagaimana perkembangan persiapan Asian Games hingga H-3 menjelang pembukaan? Bagaiamana transparansi Inasgoc dalam pengelolaan dananya? Berikut wawancara antara reporter Tirto Dieqy Hasbi Widhana dan Herryanto.
Sudah sejauh mana persiapan Asian Games XVIII?
Persiapannya kami dari venue sudah siap semuanya. Sekarang kami sedang melengkapi venue dengan istilah overlay dan juga menyiapkan panitia pelaksana. Itu yang sekarang sedang kami tata. Pertandingan sudah dimulai sejak 10 (Agustus) untuk sepakbola, [sementara] basket tanggal 11 Agustus.
Khusus keamanan bagaimana karena DKI Jakarta adalah provinsi dengan tingkat kejahatan tertinggi?
Tiga hari lalu kami dapat arahan dari Kapolri dan Panglima TNI di Mapolda. Komandan-komandan wilayah memaparkan kepada Panglima TNI dan Kapolri. Sampai sekarang sangat represif, ya. Sudah dilaporkan beberapa, baik itu ancaman terorisme juga kejahatan kriminal; itu langsung ditangani semuanya. Di Inasgoc di deputi IV, asisten operasi Kapolri.
Apa ada mitra keamanan internasional atau antar-negara yang turut membantu mengingat kekhawatiran soal potensi aksi terorisme di Asian Games?
Kami menangani semuanya. Ini, kan, sudah otoritas kami. Mungkin nanti akan ada informasi intelijen dari luar negeri bisa saja. Tapi kami secara internal mampu menangani.
Dana khusus keamanan berapa?
Kami tidak mengelola dana keamanan. Itu langsung dari Kapolri dan Panglima TNI.
Di Deputi IV Inasgoc ada jasa keamanan swasta yang dilibatkan?
Tidak ada. Tapi, kalau kami butuh pengamanan swasta, kami lelang kecil-kecilanlah kebutuhan yang sedikit-sedikit. Tapi, kami mendapat dukungan dari pengamanan swasta yang mau membantu dan itu kami akomodasi.
Itu jasa keamanan swasta khusus intelijen atau security?
Security saja.
Sebenarnya berapa angka riil anggaran Asian Games ke-18 yang cair atau dialirkan ke Inasgoc?
Kami pada tahun 2017 mendapatkan alokasi Rp2 triliun. Tahun 2018 [mendapatkan] Rp3,9 triliun. [Sudah dialirkan] hampir semuanya, tinggal beberapa ratus miliar yang masih pending.
Erick Thohir, ketua Inasgoc, mengatakan anggaran awal Asian Games Rp8,7 triliun, kemudian dipangkas jadi Rp6,6 triliun. Bagaimana akhirnya menutupi atau menyiasati kekurangan itu?
Kekurangannya dari sponsor.
Berapa dana yang masuk dari sponsor?
Sekitar Rp835 miliar. Terus Rp1 triliun kita harus bayar pajak. Anggap saja Rp6,7 dikurangi Rp835 miliar dari sponsor berarti Rp5,9 triliun, kan. Rp5,9 itu kami bayar pajak Rp1 triliun jadi Rp4,9 dari pemerintah yang pure untuk kami kelola.
Ada sekitar lima lelang yang dipublikasikan di situs web resmi Inasgoc, tapi kemudian dihapus atau dicabut. Kami kesulitan memantaunya. Hanya ada empat lelang yang diunggah. Kesannya, kok, Inasgoc tidak transparan?
Saya enggak tahu pengumuman-pengumuman lelang itu karena ada di Pokja. Tapi, saya mengawasi Pokja di dalam kegiatan akhir. Kegiatan akhir itu sebelum memutuskan, pasti ke saya. Saya mengadakan rapat semua pihak yang disebut clearing house, rapat untuk menentukan proses pengadaan [barang dan jasa]. Kami cek pengadaannya benar atau tidak, terus anggarannya. Itu saya memfinalisasi.
Apa memang kebijakan internalnya tidak perlu mepublikasi proses atau hasil lelang?
Enggak perlu sampai di-upload.
Clearing house itu internal, koordinasi dengan BPKP bagaimana?
Oh kami undang. Beliau jadi kayak wasit. Itu BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), TP4 (Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Kejaksaan Agung), LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah), kami undang. Itu supaya kami transparan.
Pada 2016 Inasgoc pernah tersandung kasus dugaan korupsi dana sosialisasi Asian Games 2018, melibatkan Sekretaris Jenderal Komite Olimpiade Indonesia yang jadi Sekjen Inasgoc Dodi Iswandi. Juga hasil BPK tahun 2017 menemukan ada ketidaksesuaian antara penganggaran Insagoc dan realisasinya sebesar Rp712 miliar. Bagaimana upaya Inasgoc memperbaiki reputasi dan kredibilitas?
Anda jangan mencampurkan dengan [kasus] 2016, ada tersangka dan segala macam. Saya masuk di sini ini bulan Mei 2017, anggaran saya dapat itu Agustus.
Saya paham keuangan negara bagaimana prosedur pengadaan, penggunaan segala macam itu. Nah, sekarang, di dalam dinamika perjalanannya, Inasgoc mengikutsertakan LKPP, BPKP, dan TP4. Orang-orang BPKP ada di pengawas kami juga, pengawas internal kami. Kalau ada masalah kami minta pendampingan dari TP4 terus LKPP. Kalau ada masalah di clearing house sebagai juri mencari jalan tengahnya dengan BPKP. Itu salah satu upaya kami untuk transparan.
Termasuk bulan Juli 2017, ketua Inasgoc menghadap ke KPK. Terus KPK menunjuk salah satu deputinya, Pak Laode Syarif untuk memberikan penataran pada kami. Barusan saya pulang tadi dari KPK melaporkan perkembangannya.
[Tirto menghubungi Laode Syarif; dia membantah bahwa KPK mengisi "penataran".]
Apa hal menarik dari Asian Games atau target yang ingin dicapai?
Yang jelas bahwa kami [sebagai] penyelenggara memberikan semuanya yang terbaik. Kelancaran untuk semuanya. Baik itu tempat tinggalnya yang nyaman, pergi ke mana-mana aman. Tidak ada kesulitan selama di sini. Kami menginginkan seperti itu.
Termasuk mempersiapkan keamanan dan kenyamanan makanan?
Iya, kami ada food security. Bagaimana agar tamu-tamu itu tidak sakit. Soal makanan, Anda juga kalau keluar negeri belum tentu juga makanannya cocok, kan. Kalau masalah selera itu kami tidak bisa apa-apa. Tapi kami menyiapkan agar apa yang dimakan itu betul-betul aman dan sehat.
Sejauh ini apa kendala yang ditemui?
Kendala sejauh ini kami banyak di lapangan-lapangan ini kaitannya dengan koordinasi. Karena masing-masing punya aturan sendiri.
Contohnya, imigrasi sudah ada aturannya jelas, orang masuk Indonesia on arrival atau VKSK (Visa Kunjungan Saat Kedatangan) dan sebagainya. Kami menginginkan orang yang bekerja di sini itu tidak perlu bolak-balik; itu perlu koordinasi. Kadang-kadang kelewat. Yang bekerja pada kami untuk Asian Games terus ditahan di sana. Terus kami telepon anggota kami.
Penulis: Dieqy Hasbi Widhana
Editor: Fahri Salam
