Menuju konten utama

Kadin Sebut Pemerintah Perlu Beleid Khusus Rantai Suplai Perbibitan

Kadin Indonesia meminta pemerintah mengeluarkan payung kebijakan yang mengatur tentang perbibitan dan perbenihan di dalam negeri guna mengatasi sejumlah persoalan yang kerap melanda sektor tersebut.

Kadin Sebut Pemerintah Perlu Beleid Khusus Rantai Suplai Perbibitan
Warga memanen bibit mangrove untuk dijual di desa Pabean ilir, Pasekan, Indramayu, jawa Barat, Kamis (3/10/2019). ANTARA FOTO/Dedhez Anggara/aww.

tirto.id - Kadin Indonesia meminta pemerintah mengeluarkan payung kebijakan yang mengatur tentang rantai suplai perbibitan dan perbenihan di dalam negeri guna mengatasi sejumlah persoalan yang kerap melanda sektor tersebut.

Waketum Kadin Indonesia Bidang Agribisnis, Pangan dan Kehutanan Franky O. Widjaja mengatakan sejumlah persoalan itu di antaranya seperti banyak bibit yang belum standar nasional Indonesia (SNI) hingga minimnya persediaan bibit.

Franky menambahkan terbatasnya bibit dan benih SNI membuat harga bibit dan benih terbilang mahal di lapangan. Langkah impor untuk memenuhi kebutuhan juga bukan solusi lantaran bibit dan benih impor tidak sesuai dengan kebutuhan petani.

"Kadang-kadang [bibit] bisa hilang dari pasaran. Ini perlu kebijakan nasional agar terkoordinasi mulai dari pengadaan, pendistribusian, penyimpanan hingga cara menanamnya," jelas Franky dalam Rakornas Kadin di Jakarta Pusat, Selasa (5/10/2019).

Selain itu, lanjut Franky, kebutuhan bibit juga semakin mendesak manakala populasi Indonesia juga terus membesar setiap tahunnya. Alhasil, bibit unggul yang berkualitas menjadi penting, terutama dalam meningkatkan produksi pangan.

"Peningkatan produksi memerlukan bibit tanaman pangan yang unggul dan berproduksi tinggi. Namun, kondisi perbibitan dan perbenihan komoditas pangan saat ini masih belum terkoordinasikan secara baik," terang dia.

Selain soal bibit, Kadin menilai edukasi petani juga diperlukan dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Edukasi ini penting lantaran petani ke depanya akan juga memanfaatkan teknologi di tengah perubahan iklim saat ini.

Franky juga mengemukakan tantangan lainnya di bidang pangan, yakni perdagangan pangan yang sudah terbuka atau global. Menurutnya, kondisi tersebut membuat harga pangan dalam negeri juga bisa ikut terpengaruh.

Melihat kondisi tersebut, ia menilai pemerintah perlu menciptakan ekosistem iklim investasi ketahanan pangan yang baik agar sektor pertanian nasional mampu meningkatkan daya saing dalam persaingan internasional yang semakin dinamis dan kompetitif.

“Strategi industrialisasi berbasis agroindustri perlu dipersiapkan dengan matang. Sama halnya dengan strategi daya saing ekspor unggulan kita. Memproses dan mengolah produk hasil pertanian menjadi barang-barang setengah jadi atau produk final,” jelas Franky.

Baca juga artikel terkait PERTANIAN atau tulisan lainnya dari Selfie Miftahul Jannah

tirto.id - Bisnis
Reporter: Selfie Miftahul Jannah
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Ringkang Gumiwang