tirto.id - Sebelum berangkat ke acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di DPR RI, Ahad (20/10/2019), di Istana Negara, Joko Widodo memastikan nama-nama menteri sudah rampung. Dia menegaskan akan memperkenalkannya ke publik “besok (Senin) pagi.”
“Kalau sudah dikenalkan akan langsung dilantik,” tambahnya.
Beberapa hari sebelumnya Jokowi memastikan tak akan menambah jumlah kementerian, artinya, masih 34. Kemudian, dia juga pernah mengatakan akan ada menteri yang berasal dari kalangan profesional, dan sisanya kader partai.
“Belum dihitung persentasenya,” kata Jokowi, ketika ditanyakan porsi antara 'wajah lama' dan 'wajah baru', di Istana, Jakarta, Rabu (16/10/2019).
Menentukan menteri adalah hak prerogatif presiden. Dalam arti, setidaknya di atas kertas tidak ada yang bisa mengintervensinya, termasuk ketua umum partai. Meski begitu, partai-partai tetap punya harapan ada kader yang ditunjuk.
PDIP bahkan berharap diberi jatah paling banyak. Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira mengatakan itu wajar karena Jokowi adalah kader PDIP. PDIP pulalah yang 'membesarkan' Jokowi.
Di sisi lain, mengakomodasi itu juga sebetulnya positif bagi Jokowi, sebab PDIP adalah penguasa parlemen karena memenangkan Pileg 2019. Rencana kebijakan pemerintah jadi lebih mudah terealisasi.
“Saya kira pak Jokowi membutuhkan dukungan, baik itu secara politik dari figur-figur PDIP di kabinet, terutama posisi yang berkaitan dengan program utama pemerintahan,” kata Andreas di Jakarta, Sabtu (19/10/2019) kemarin.
Andreas optimistis Jokowi akan memenuhi janji itu.
“Seperti yang waktu itu Bu Mega sampaikan dan dijawab oleh Jokowi, bahwa porsi paling banyak wajar saja,” kata Andreas.
Jokowi sudah mengantongi usul kandidat menteri dari PDIP, kata Andreas, tapi dia enggan membocorkan siapa mereka.
Golkar, partai terkuat kedua di koalisi Jokowi, tak mau kalah.
“Kami tidak dalam kapasitas untuk menawarkan diri. Itu hak prerogatif presiden.” Namun, katanya, jika diminta Jokowi, “Golkar akan memberikan nama yang terbaik.”
Ace mengatakan Golkar mempersiapkan kader yang mengerti seluk beluk ekonomi dan mampu menjawab tantangan di masa depan, termasuk potensi perlambatan ekonomi dan perang dagang Cina-Amerika yang tentu akan berdampak terhadap ekonomi dalam negeri.
“Pak Jokowi mengatakan portofolio yang disediakan adalah ekonomi, maka kami akan kasih nama yang sesuai,” tambahnya.
Sikap Gerindra
Nomenklatur kabinet tidak hanya diperebutkan partai koalisi, tapi juga oposisi. Hal ini terlihat ketika partai oposisi kecuali PKS mulai menjalin komunikasi dengan Jokowi.
Jika Jokowi mengakomodasi oposisi, sementara di sisi lain jumlah kementerian tak bertambah, sangat mungkin kursi untuk koalisi berkurang. Karenanya partai koalisi Jokowi tampak resisten menyambut kedatangan oposisi.
Bekas Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Erick Thohir, bahkan sempat melemparkan komentar agar orang-orang yang dipilih nanti adalah mereka yang memang sudah bekerja keras memenangkan sang presiden-wakil presiden.
“Saya selalu bilang, siapa pun yang terpilih menjadi menteri, saya berharap orang-orang yang 'berkeringat',” ujar Erick di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (17/10/2019).
Ketua DPP Partai Gerinda Ahmad Riza Patria mengatakan yang perlu dipertegas adalah berkeringat untuk siapa. Gerindra adalah salah satu oposisi yang dikabarkan siap merapat ke koalisi Jokowi.
“Berkeringat itu, kan, untuk kepentingan bangsa dan negara. Bukan untuk golongan dan partai pribadi. Kalau begitu nanti ujung-ujungnya KKN,” kata Riza di Jakarta Pusat, Sabtu.
Ia menegaskan kembali sikap Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, yang sudah berkali-kali bertemu Jokowi.
“Sikap pak Prabowo saat Rapimnas kemarin, siap membantu pemerintah bila diperlukan, sikap ini sama seperti [pertemuan] di MRT dan Istana,” ujarnya.
Penulis: Alfian Putra Abdi
Editor: Maya Saputri
