tirto.id - Publik lebih banyak mengenal musik dari Korea Selatan ketimbang Korea Utara. Beberapa tahun belakangan, eksistensi K-pop (Korean pop) memang begitu mendunia. Nama-nama seperti EXO, BTS, Big Bang, Super Junior, 2NEI, hingga Wonder Girls pun akrab di telinga para pendengar di Asia, Eropa, dan Amerika.
Tapi, bagaimana dengan musik pop Korea Utara? Orang-orang lebih mengenal Korut sebagai negara dengan proyek nuklir, anti-Amerika Serikat, hingga perilaku eksentrik sang pemimpin, Kim Jong-un.
Padahal, jika dikulik lebih jauh, kancah musik di Korut punya riwayat yang cukup panjang, sekalipun dalam perkembangannya kerap berbenturan dengan sensor, kepentingan pemerintah, hingga sempitnya akses untuk berkreasi.
Memenuhi Keinginan Sang Kim
Tiap pukul enam pagi, di Pyongyang, ibukota Korut, mengutip laporan BBC, setiap warga secara otomatis diharuskan mendengarkan lagu berjudul “Di Manakah Engkau, Wahai Jenderal?” ciptaan kelompok Pochonbo Electronic Ensemble.
Kelompok ini dicetuskan pada awal 1980-an oleh Kim Jong-il, ayah dari Kim Jong-un. Pochonbo merupakan band Korut pertama yang memainkan gitar listrik, synthesizer, dan juga saksofon. Namanya diambil dari “Pertempuran Pochonbo” yang terjadi pada 1937, saat sekelompok gerilyawan pimpinan Kim Il-sung melakukan serangan terhadap pasukan Jepang.
Musik yang dimainkan Pochonbo sedikit-banyak terpengaruh musik rakyat Korea, Cina, Soviet, dan sampai taraf tertentu, pop Barat. Lagu-lagunya sengaja dibikin untuk menerjemahkan cita-cita politik Korut (“Mari Kita Bela Sosialisme”). Salah satu lagu populer mereka ialah “Wanita Hebat Sekuat Kuda”, yang memuja para pekerja pabrik di Korut. Meski begitu, dalam beberapa kesempatan Pochonbo juga memainkan lagu-lagu bertemakan cinta. Total, mereka telah merilis 150 CD.
Laman Stanford Library menyebut musik di Korut dipakai untuk melayani kepentingan partai komunis, seperti halnya di Uni Soviet dulu. Musik tak ubahnya alat propaganda yang menyebarkan visi dan misi partai—atau dalam hal ini keluarga Kim. Semua pihak yang memproduksi musik diwajibkan tunduk pada ideologi partai karena pada hakikatnya, musik adalah milik massa.
Beberapa lagu yang mencerminkan hal tersebut antara lain “Onward Toward the Final Factory”, yang menjadi satu dari sekian lagu resmi milik Kim Jong-un. Liriknya berbunyi: “Majulah, bangsa hebat Gunung Baekdu/Sesuai seruan partai/Maju, majulah menuju kemenangan pamungkas/Seperti janji prajurit kita 'tuk menangkah ratusan pertempuran."
Segala sesuatu yang berhubungan dengan produk budaya melibatkan lembaga sensor. Kebijakan sensor, mengutip laporan Clark University, merupakan manifestasi dari apa yang disebut “Juche Sasang”, sebuah bangunan ideologis yang disusun untuk mempertahankan—sekaligus memperkuat—pengaruh kelembagaan partai atas rakyatnya.
Konsep “Juche Sasang” sendiri sering digambarkan sebagai "kemandirian dan kemerdekaan dalam bidang politik serta dukungan untuk terwujudnya gagasan hierarki sosial yang sistematis". Melalui ideologi inilah, partai, dalam perkembangannya, berhak melakukan apa saja atas nama kedaulatan politik dan institusi.
Penyensoran musik—yang di saat bersamaan juga menyasar televisi, film, hingga jurnalisme—difokuskan untuk memastikan bahwa karya-karya yang ada dibuat dalam konteks menempatkan keluarga Kim dan Korut pada citra yang terbaik. Musik juga mesti memuat penghormatan terhadap kelas pekerja dan—pada skala yang lebih luas lagi—masyarakat komunis.
Sebelum diputar di radio maupun ditayangkan di televisi, lagu-lagu itu harus terlebih dahulu melewati pemeriksaan. Agar bisa lolos, kuncinya cuma satu: mengikuti aturan main pemerintah. Titik.
Pemberlakuan sensor juga diiringi penerapan sanksi keras bagi mereka yang melanggar. Mereka yang tertangkap basah tidak mematuhi aturan bisa digebuk. Pemerintah tak ragu untuk menjebloskan mereka ke penjara. Contohnya Ji Hae Nam, mantan penyanyi Korut, yang dihukum berat karena kedapatan memutar lagu pop Korea Selatan dengan empat temannya secara sembunyi-sembunyi. Di penjara, Ji disiksa, kelaparan, serta mengalami kekerasan seksual.
Situasi ini praktis mendorong anak-anak muda pembangkang Korut menempuh banyak cara demi menikmati musik yang mereka inginkan. Akses ke musik di luar Korut biasanya mereka peroleh via pembajakan dan penyelundupan. Beberapa berhasil, sisanya berakhir di bui.
Melawan Hegemoni K-pop
Cerita tentang perkembangan musik di Korut pada era kiwari tak akan lengkap bila absen menyebut Moranbong Band. Kelompok musik ini didirikan pada 2012 oleh Kim Jong-un. Berdasarkan kabar yang beredar, seperti dilansir Time, Kim memilih sendiri personel Morandong yang semuanya perempuan.
Moranbong tampil perdana tak lama selepas girl band ini didirikan. Seketika, penampilan mereka langsung menarik perhatian publik di dalam dan luar Korut. Performa Moranbong seperti tak mencerminkan nilai-nilai (konservatif) yang diusung partai: panggung mewah, kostum dan tarian yang bikin mata terbelalak, hingga penggunaan alat musik synthesizer dan gitar listrik. Sepintas, Moranbong lebih mirip girl band dari Korsel dibanding Korut.
Bagaimanapun, kendati mengusung semangat pembaruan, Moranbong masih sama seperti band-band Korut lainnya: (dipaksa) membawakan lagu-lagu propaganda partai dan pemujaan terhadap sosok Kim Jong-un, mulai dari “Majunya Sosialisme”, “Kami Cinta Bendera Partai”, “Negeriku yang Terbaik”, sampai “Jayalah Jenderal Kim Jong-un.”
Biasanya, seperti dicatat ABC News, Moranbong diminta untuk tampil dalam acara kenegaraan. Namun, di luar itu, Moranbong juga berguna sebagai alat diplomasi Korut, misalnya, dalam kunjungan kenegaraan ke Kuba pada September 2015. Mereka sempat berencana main di Cina, tiga bulan setelah dari Kuba, namun gagal terlaksana sebab otoritas Beijing keberatan dengan lirik-lirik anti-Amerika di lagu Moranbong—yang berpotensi meningkatkan ketegangan antarkedua negara.
Analis di Center for Strategic and International Studies (CSIS), Washington, Sue Mi Terry, menyebut bahwa Moranbong merupakan cara Kim untuk mengubah citra Korut menjadi negara yang lebih modern. “Ini adalah upaya Korea Utara untuk benar-benar melakukan perubahan dan berkata: ‘Kami negara modern. Kami negara normal,” jelasnya kepada Washington Post.
Senada dengan Sue, Lee Woo-Young, peneliti Institute for Far Eastern Studies (IFES) di Universitas Kyungnam, mengatakan Moranbong tak dapat dipungkiri menandai upaya perubahan dalam rezim Kim.
“Standar budaya masyarakat Korea Utara mulai berubah,” ungkapnya. “Ini artinya mereka tak bisa lagi menyatukan orang-orang dengan seni dan budaya dengan corak lama. Jadi, mereka harus memenuhi standar budaya yang baru itu.”
Editor: Windu Jusuf
