tirto.id -
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Arrmanatha Nasir di Jakarta, Kamis, (24/3/2016), mengatakan bahwa protes keras yang disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia terkait insiden di Kepulauan Natuna sudah sesuai dengan fakta dan hukum internasional.
"Di situ (dalam nota) Menlu sampaikan protes keras. Kita bergerak melakukan protes sudah berdasarkan fakta yang ada dan berdasarkan peraturan internasional," kata Nasir.
Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia telah mengirim nota protes kepada pemerintah Cina terkait insiden di Kepulauan Natuna, di mana kapal penjaga pantai Cina memasuki kawasan perairan tersebut.
"Kita sudah mengirimkan nota protes, kini kita masih menunggu jawabannya (dari Pemerintah Cina)," kata Menlu Indonesia Retno Marsudi di Jakarta, Kamis, (24/3/2016).
Pada Senin, (21/3/2016), Menlu Retno juga menyampaikan protes kepada Kuasa Usaha Sementara Cina di Jakarta Sun Weide atas aksi pelanggaran yang dilakukan penjaga pantai Cina di wilayah perairan Indonesia.
Nota protes yang ditujukan kepada Kedutaan Besar Cina tersebut berisi sedikitnya tiga poin utama.
Pertama, Pemerintah Indonesia memprotes pelanggaran yang dilakukan oleh penjaga pantai Cina terhadap hak berdaulat dan yuridiksi Indonesia di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen.
Kedua, Pemerintah Indonesia memprotes pelanggaran oleh penjaga pantai Tiongkok terhadap penegakan hukum yang dilakukan aparat Indonesia pada ZEE dan landas kontinen.
Ketiga, Pemerintah Indonesia memprotes pelanggaran yang juga dilakukan penjaga pantai Tiongkok terhadap kedaulatan laut teritorial Indonesia.
Terkait insiden-insiden tersebut, Arrmanatha mengatakan bahwa Indonesia dan Cina merupakan dua negara yang mempunyai hubungan baik sehingga akan selalu mengedepankan hubungan kerja sama, termasuk dalam mengatasi masalah ini.
(ANT)
