tirto.id - Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji meminta Satuan Petugas (Satgas) Sistem Zonasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melibatkan semua komponen pemerintah.
Pemerintah yang dimaksud di antaranya Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek), Dinas Pendidikan Daerah, komite sekolah dan masyarakat sipil secara luas.
Selain itu, menurutnya, juga penting melibatkan pihak-pihak yang profesional seperti dari kalangan akademisi.
"Sehingga Satgas bisa menampung suara dan mengevaluasi apa pun yang terjadi dari berbagai angle dan perspektif," kata Ubaid saat di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (15/7/2019).
Anggota Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Pendidikan (KMSPP) ini juga meminta agar Satgas yang nanti dibentuk oleh pemerintah, jangan menggunakan "kacamata kuda".
Contohnya, kata dia, Satgas tersebut hanya berkordinasi dengan Dinas Pendidikan saja, sehingga hanya mendapat satu perspektif.
Menurutnya, sangat penting jika satgas tersebut juga mendengarkan aspirasi dari para orang tua murid tentang apa saja yang terjadi selama sistem PPDB berlangsung.
"Kita sudah buktikan bahwa tahun ini adalah tahun terkisruh dan tahun tergaduh sampai di mana-mana demo menolak. Dan sampai hari ini, pertama masuk ada sekolah di Jawa Timur yang menyebarkan angket ke seluruh anak yang masuk mengatakan tidak ingin sistem zonasi diberlakukan tahun depan," ucapnya
"Angkanya sampai 84 persen yang menolak zonasi ini, karena banyak anak yang enggak rela bisa masuk sekolah dekat rumahnya, yang ternyata sarana prasarana dan kualitas gurunya masih sangat rendah," tambahnya.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Dhita Koesno
