tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di 2023 sebesar 2,85 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau Rp598,2 triliun. Defisit anggaran 2023 merupakan tahun pertama kembali ke defisit maksimal 3 persen terhadap PDB.
Jokowi mengatakan, defisit tersebut ditetapkan lantaran belanja negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 direncanakan sebesar Rp3.041,7 triliun. Sementara pendapatan negara pada tahun depan dirancang sebesar Rp2.443,6 triliun.
"Dengan mencermati kebutuhan belanja negara dan optimalisasi pendapatan negara, maka defisit anggaran tahun 2023 direncanakan sebesar 2,85 persen terhadap PDB," kata Jokowi dalam Nota Keuangan RAPBN 2023, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (16/8/2022).
Jokowi mengatakan, defisit tersebut akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati, dengan menjaga keberlanjutan fiskal. Komitmen untuk menjaga keberlanjutan fiskal dilakukan agar tingkat risiko utang selalu dalam batas aman melalui pendalaman pasar keuangan.
Di sisi lain, pemerintah terus meningkatkan efektivitas pembiayaan investasi, khususnya kepada BUMN dan BLU yang diarahkan untuk penyelesaian infrastruktur strategis Pusat dan Daerah, pemberdayaan masyarakat, serta sinergi pembiayaan dan belanja.
Pemerintah juga tetap mendorong kebijakan pembiayaan inovatif skema KPBU, termasuk penguatan peran BUMN, BLU, Lembaga Pengelola Investasi (LPI), dan Special Mission Vehicle (SMV), serta mengakselerasi pembangunan infrastruktur dan meningkatkan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, UMKM, dan Ultra Mikro.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Anggun P Situmorang
