tirto.id - Presiden Jokowi meminta kepada para kepala daerah untuk tidak sembarangan dalam membuat kebijakan. Ia meminta segala kebijakan harus dilakukan dengan pertimbangan dampak ekonomi, sosial hingga kesehatan masyarakat.
"Penanganan COVID-19 kita semuanya harus satu visi, memiliki kebijakan yang sama dan saya minta kebijakan-kebijakan yang ada di provinsi semuanya dihitung baik dampak dari kesehatan dan keselamatan rakyat kita maupun dampak sosial ekonomi yang mengikutinya," kata Jokowi saat memberikan pengarahan kepada para gubernur dalam menghadapi Covid-19 via teleconference dari Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (24/3/2020).
Mantan Wali Kota Solo mencontohkan, sebuah provinsi atau kabupaten/kota boleh membuat sebuah kebijakan sekolah diliburkan, kantor ditutup semuanya, serta menutup tempat-tempat transaksi seperti pasar. Namun Jokowi ingin ada kalkulasi dampak sosial, ekonomi, dan kesehatan bagi masyarakat sebelum kebijakan diambil.
"Kalau ingin melakukan itu, kebijakan itu dilakukan, kebijakan itu harus disiapkan, sebuah kota ingin melakukan itu, hitung berapa orang yang jadi tidak bekerja, hitung berapa pedagang asongan, becak, supir yang tidak bekerja, tinggal, dukungan kepada sektor-sektor itu yang harus diberikan. Bantuan sosial kepada mereka harus diberikan, jangan hanya menutup tapi tidak dibarengi social safety net untuk mendukung kebijakan yang dibuat," tegas Jokowi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta mengingatkan, Indonesia menekankan tiga fokus dalam menangani COVID-19, yakni keselamatan kesehatan, social safety berupa bantuan sosial dan dampak ekonomi dari sebuah kebijakan.
Dalam dampak ekonomi, suami Iriana Widodo ini mencontohkan kalkulasi stok pangan jika menerapkan suatu kebijakan. Oleh karena itu, Jokowi memutuskan tidak lockdown karena Indonesia punya karakter berbeda dengan negara lain.
"Perlu saya sampaikan setiap negara memiliki karakter, budaya, kedisiplinan yang berbeda-beda, oleh karena itu kita tidak memilih jalan itu [lockdown]. Dan itu sudah saya pelajari, saya memiliki analisis-analisis seperti itu dari semua negara, saya memiliki semuanya. Kebijakannya seperti apa semua dari Kementerian Luar Negeri, dari duta besar-duta besar yang ada terus kita pantau setiap hari," kata Jokowi.
"Jadi yang paling pas di negara kita physical distancing menjaga jarak aman kalau itu bisa kita lakukan saya yakin kita bisa mencegah penyebaran COVID-19 ini," tegas Jokowi.
Namun, Jokowi menekankan kebijakan jaga jarak juga harus diikuti dengan komitmen kuat. Ia tidak mau ada kegiatan kerumunan massa saat pelaksanaan isolasi.
"Saya baca sebuah berita, sudah diisolasi membantu tetangganya yang mau hajatan, ada yang sudah diisolasi masih belanja di pasar," kata Jokowi.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Zakki Amali
