Menuju konten utama

Jokowi Sebut Kementerian PUPR akan Pindah Duluan ke IKN

Presiden Jokowi mengatakan di depan para menteri bahwa Kementerian PUPR akan berpindah pertama kali ke Ibu Kota Negara Nusantara (IKN). 

Jokowi Sebut Kementerian PUPR akan Pindah Duluan ke IKN
Jokowi didampingi Iriana Widodo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri ATR Hadi Tjahjanto, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono, Wakil Kepala Badan Otorita Dhonnie Rahajoe, tirto.id/Adrian pratama taher

tirto.id - Presiden Jokowi berkelakar bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan berpindah pertama kali ke Ibu Kota Negara Nusantara (IKN).

Hal itu disampaikan Jokowi saat meninjau pembangunan rumah menteri di Nusantara, Kalimantan Timur, Kamis (23/2/2023).

"Selesai, satu per satu akan kita geser yang staf-staf," kata Jokowi, Kamis.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung pun berkelakar bahwa Kementerian PUPR akan pindah ke IKN pertama kali setelah IKN selesai dibangun.

"Menteri PU paling duluan," kata Pramono di lokasi yang sama.

Pernyataan Pramono pun disambut oleh Jokowi."Menteri PU tadi menyampaikan kepada saya nanti kementerian PU paling duluan," Kelakar Jokowi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau pembangunan rumah menteri di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Kamis (23/2/2023).

Usai peninjauan, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah membangun sekitar 36 rumah untuk para menteri. Ia pun menargetkan rumah tersebut selesai pertengahan 2024.

"Yang kita lihat sekarang ini adalah kawasan rumah-rumah menteri. Ada 36 di sini nanti bangunan yang kita harapkan Juni 2024 selesai karena memang kita ada target 17 Agustus 2024 ada upacara bendera di ibu kota Nusantara," kata Jokowi, Rabu.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara akan memakan waktu 15 hingga 20 tahun, Rabu (22/2/2023).

Jokowi ingin Indonesia bisa memiliki kota besar seperti Australia yang punya Melbourne dan Sydney atau Amerika Serikat yang memiliki New York dan Washington DC. “Kenapa Indonesia tidak memiliki Jakarta dan memiliki Nusantara?" kata Jokowi.

Akan tetapi, Jokowi menegaskan alasan memiliki ibu kota baru bukan pada poin punya ibu kota lama dan ibu kota baru. Ia mengingatkan Indonesia memiliki 17 ribu pulau, tapi PDB Indonesia 58 persen ada di Pulau Jawa. Selain itu, 56 persen penduduk Indonesia di Pulau Jawa sehingga perlu pemerataan pembangunan.

Selain itu, kata Jokowi, pemindahan ibu kota bukan gagasan Jokowi sendiri. Ia mengingatkan bahwa Presiden Sukarno sudah mewacanakan pemindahan ibu kota ke Palangkaraya pada 1960.

Baca juga artikel terkait PROYEK IKN atau tulisan lainnya dari Andrian Pratama Taher

tirto.id - Bisnis
Reporter: Andrian Pratama Taher
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Maya Saputri