Jokowi Persilakan Semua Partai Baru Jika Ingin Bertemu Dengannya

tirto.id - Presiden Joko Widodo mempersilakan partai-partai politik yang menjadi peserta baru di Pemilu 2019 apabila ingin bertemu dengannnya di Istana Negara. Namun, partai-partai itu harus berkoordinasi dengan Menteri Sektertaris Negara terlebih dahulu.

"Kalau mengajukan pertemuan ke Istana saya terima. Saya terima, hanya waktunya yang mengatur Mensesneg, siapapun. Wong ketemu saja kok enggak boleh," kata Jokowi di Jakarta, Rabu (7/3/2018), seperti dikutip Antara.

Pernyataan itu diungkapkan Jokowi saat menanggapi pertanyaan terkait pertemuannya dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyatakan bahwa Istana adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Tetapi, pertemuan itu tetap harus diatur oleh Mensesneg.

Jokowi juga mengatakan adanya partai-partai baru dalam Pemilu 2019, seperti Perindo, PSI, partai Berkarya dan Partai Garuda akan membuat rakyat banyak pilihan.

"Rakyat semakin banyak pilihan, terserah kepada rakyat siapa yang dipilih," kata Jokowi.

Kritik Gerindra dan PKS Soal Pertemuan Jokowi dengan PSI

Pertemuan Jokowi dengan Ketua Umum PSI Grace Natalie menuai kritik. Pasalnya, pertemuan itu diduga membahas soal pemenangan Pilpres 2019.

Lawan politik Jokowi menilai aktivitas rapat soal pemenangan Pemilu 2019 di Istana sebagai bentuk penyalahgunaan fasilitas negara demi kepentingan pribadi.

"Ini aneh. Masih jam kerja. Di Istana Negara pula. Dan bicara pemenangan Pilpres yang semestinya tidak boleh dilakukan dengan menggunakan fasilitas negara," kata Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera.

Ketua DPP Gerindra Riza Patria juga menyampaikan kritik yang sama. Riza menyatakan Jokowi seharusnya tak melakukan konsolidasi politik di Istana Negara.

"Secara etika tidak dibenarkan. Undang-undang Pemilu kan juga mengatakan tidak boleh menggunakan fasilitas negara," kata Riza kepada Tirto.

Menjawab tudingan itu, Staf Khusus Presiden Johan Budi menyatakan pertemuan Jokowi dan PSI adalah hal biasa karena Kepala Negara memang kerap menemui ketua umum Parpol di Istana.

"Saya enggak ikut di pertemuan itu, tapi ketemu dengan ketua umum parpol kan sudah sering dilakukan, kenapa ketemu PSI dipersoalkan?" kata Johan Budi kepada Tirto, Senin (5/3/2018).

"Kenapa ketemu dengan PSI dikritik, sama yang lain enggak? Itu kan yang jadi pertanyaannya, ada apa," kata Johan lagi.