tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai bahwa penyaluran dana desa dan proses pembangunan infrastruktur berpengaruh besar untuk mengurangi dan menurunkan kesenjangan (rasio gini) di Indonesia.
"Saat itu ada kenaikan, ya harus dihentikan, kan saat itu terus naik sampai akhirnya 0,402," kata Presiden Jokowi di sela meninjau proyek mobile power Plan (MPP) 1 X 25 megawatt (MW) di Kelurahan Gunung Sitoli, Kecamatan Idanoi, Kota Gunung Sitoli, Sumut, Jumat (19/8/2016).
Menurut dia, adanya proses pembangunan infrastruktur berpengaruh sekali terhadap penurunan kesenjangan karena adanya penyerapan tenaga kerja yang meningkatkan pendapatan masyarakat.
"Kedua, dana desa juga berpengaruh sekali karena dana yang beredar di daerah, kecamatan, desa bertambah, daya beli bertambah," katanya.
Ia menyebutkan dengan pengaruh dua faktor itu gini rasio turun dari 0,402 menjadi 0,397.
"Saya terima laporannya dua hari lalu, turun sedikit tapi ada penurunan. Saya kira arah itu yang kita kehendaki," katanya.
Jokowi menyebutkan dari awal problem yang dihadapi Indonesia adalah kemiskinan, kesenjangan, ketimpangan antarkawasan, juga antarindividu.
"Kemudian masalah ketiga berkaitan dengan pengangguran. Semua negara menghadapi masalah seperti ini," katanya.
Ia menyebutkan pemerintah akan lebih fokus dalam melakukan berbagai upaya perbaikan dan penanganan masalah. "Kalau sekarang ada hasilnya akan kita lanjutkan, sebisa-bisanya semua bisa dikurangi," katanya.
Pada Jumat ini Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia menurun dalam setahun terakhir yang ditandai dengan perbaikan angka gini ratio pada periode Maret 2016.
Kepala BPS Suryamin dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat, menjelaskan perbaikan tingkat ketimpangan ini terlihat dari penurunan angka gini ratio dari periode Maret 2015 yang tercatat 0,408 menjadi 0,397 pada Maret 2016.
"Ini artinya terjadi perbaikan pemerataan pendapatan pada periode Maret 2015-Maret 2016," katanya.
Nilai gini ratio tersebut berada pada kisaran nol dan satu, yang berarti semakin tinggi nilai gini ratio maka semakin tinggi tingkat ketimpangan di kalangan masyarakat.
Masalah Listrik Sementara itu mengenai pembangunan infrastruktur kelistrikan di Nias, Presiden menyatakan pada Juni 2016, daerah itu menghadapi masalah besar terkait pasokan energi listrik.
"Waktu itu ada pemadaman selama 12 hari karena memang pasokan listrik kurang. Kebutuhan listrik baru terpenuhi separuhnya dan suplai Juni kemarin ada masalah karena itu Juni kemarin saya minta untuk segera dipercepat pembangunan pembangkit listriknya, Menteri BUMN sudah menyanggupi Oktober 2016 selesai sebesar 25 MW," katanya.
Menurut dia, kalau itu sudah selesai maka ada 27 MW yang lama dan 25 MW yang baru yang dapat memenuhi kebutuhan listrik Nias.
"Di luar itu ada kebutuhan lain karena kita ingin mengembangkan pariwisata dan kawasan perikanan sehingga perlu supplai listrilk lagi sehingga tahun depan dibangun lagi 25 MW," kata Jokowi.
Menurut dia, kalau itu sudah rampung semua maka tidak ada pemadaman lagi. "Kita kerja itu kejar-kejaran betul. Saya juga cek di lapangan, kalau sudah seperti ini saya yakin nanti Oktober selesai," kata Jokowi didampingi Menteri BUMN Rini Soemarno.
Penulis: Yuliana Ratnasari
Editor: Yuliana Ratnasari
