tirto.id - Film Penumpasan Pengkhianatan G-30S/PKI yang berdurasi kurang lebih empat jam diputar di lapangan tenis Markas Komando Korem 061/Suryakancan, Kota Bogor, hingga tuntas mulai Jum'at (29/9/2017) sekitar pukul 20.00 hingga Sabtu (30/9/2017) dini hari pukul 00.35 WIB.
Presiden RI Joko Widodo Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo yang duduk di barisan penonton terdepan sama-sama serius menonton film yang disutradarai oleh sutradara Arifin C. Noer itu. Jokowi terlihat tak bergeser dari tempat duduknya sejak awal menonton.
"Beliau tidak ada komentar, tadi beliau serius saksikan film, jadi sama-sama serius. Selanjutnya saya belum tahu khan. Presiden menyatakan akan membuat film yang disesuaikan dengan era sekarang supaya lebih menarik lagi," kata Gatot sebagaimana dikutip Antara.
Saat ditanyakan apakah pembuatan filmnya sudah dilakukan atau belum, dia mengaku belum mengetahuinya. "Belum tahu, saya khan bukan presiden," katanya. Dia mengatakan, akan ada ahli-ahli sejarah yang akan dilibatkan dalam pembuatan film itu nanti.
Nonton bareng film Penumpasan Pengkhianatan G-30S/PKI di Markas Komando Korem 061/Suryakanca, dihadiri 1.000 warga, anggota TNI dan Kepolisian Indonesia, serta para taruna. Komandan Korem 061/Suryakancana, Kolonel Infantri Mirza Agus, menjadi tuan rumah.
Terkait polemik yang berkembang, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Zulkifli Hasan menegaskan instruksi nonton bareng (nobar) film G30S/PKI yang dilontarkan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di satuan-satuan TNI tidak perlu diperdebatkan lagi.
"Masa kita bertengkar gara-gara nobar film G30S/PKI," kata Zulkifli Hasan usai membuka Pelatihan bagi Pelatih Empat Pilar Kebangsaan, di Banda Aceh, Kamis (28/9/2017) malam.
Nobar film G30S/PKI dinilai penting untuk pembelajaran bagi masyarakat dan generasi muda bangsa bahwa Indonesia pernah mengalami sejarah yang kelam.
"Kalau ada yang mau nonton silakan. Yang tidak mau nonton juga silakan. Jangan diributkan," kata Zulikifli.
Sementara itu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan pihaknya memberikan kebebasan bagi masyarakat menonton atau tidak terkait film Penumpasan Penghianatan G30S PKI yang rencananya diputar secara serentak di beberapa wilayah.
Tjahjo mengaku, Kemendagri tidak memiliki kewenangan terkait hal tersebut.
“Mendagri tidak pada posisi dapat memberikan izin atau melarang masyarakat dan media untuk menonton film [Penumpasan Pengkhianatan G30S PKI]” kata Tjahjo saat dikonfirmasi, Rabu (20/9/2017).
Penulis: Akhmad Muawal Hasan
Editor: Akhmad Muawal Hasan
