tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta transparansi dalam penentuan Dana Alokasi Khusus (DAK) melalui publikasi dalam tahapan persiapan maupun perubahan anggaran. Ia menegaskan akan menutup pintu untuk segala macam lobi dan tawar-menawar terhadap dana ini.
"Prosesnya juga harus transparan dengan mempublikasikan perubahan alokasi dana di dalam baik persiapan maupun dalam perubahannya," kata Presiden Jokowi saat membuka Rapat Terbatas dengan topik Dana Alokasi Khusus (DAK) di Kantor Presiden Jakarta, Rabu, (11/05/2016).
Presiden menuding adanya lobi-lobi dan politisasi dalam DAK sebagai penyebab tidak maksimalnya penyerapan dana tersebut.
"Ini menjadi apa, uang yang nangkring di daerah akan semakin banyak lagi," katanya.
Mantan Walikota Solo ini turut menggarisbawahi pentingnya perubahan paradigma anggaran berdasarkan “money follow program” alih-alih “money follow function”.
"Penentuan alokasi DAK ditentukan bersama-sama oleh Kementerian Keuangan, Bappenas, dan kementerian teknis yang berkaitan dengan alokasi-alokasi tersebut," pungkasnya.
Presiden mengimbau supaya seluruh proposal dan laporan penggunaan DAK harus mencantumkan data tentang hasil dan pemanfaatannya. Hal ini, menurutnya, demi memudahkan manajemen pengawasan sekaligus memastikan DAK tepat sasaran.
Sejumlah menteri dan pejabat yang hadir dalam rapat itu di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang PMK Puan Maharani, Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Mensesneg Pratikno, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki. (ANT)
Penulis: Putu Agung Nara Indra
Editor: Putu Agung Nara Indra
