tirto.id - Presiden Jokowi Widodo (Jokowi) meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bukan mencari-cari kesalahan tetapi mencegah penyimpangan-penyimpangan yang berpotensi terjadi. Tidak hanya itu, dia juga mendorong agar BPKP tidak menjadi pemberi jebakan bagi pemerintahan.
"Sasaran kinerja BPKP dan pengawas internal itu bukan untuk mencari kesalahan, tapi justru mencegah penyimpangan-penyimpangan sehingga mestinya diberikan arahan yang benar yang mana, tuntunan yang tepat yang mana, bukan memasang jebakan," kata Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2024 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/5/2024).
Tidak hanya itu, BPKP memiliki peran besar dalam mengawal kesinambungan pembangunan agar rakyat bisa mendapatkan manfaat yang maksimal. Jokowi juga menjelaskan tantangan dunia di masa depan semakin berat.
Sementara itu, Jokowi juga berharap BPKP harus berinovasi dalam penggunaan teknologi. Dia mengatakan sejumlah perangkat teknologi yang bisa dimanfaatkan antara lain platform early detection dan exclusion system.
Perangkat tersebut dilakukan untuk memperingatkan dan memasukkan ke daftar hitam (blacklist) pihak yang terlibat fraud atau penyimpangan lain serta rescoring tool untuk deteksi fraud dalam pencairan anggaran.
Selain itu, terdapat robotic process automation system untuk otomatisasi pengawasan serta sensor internet of things dan citra satelit untuk pemantauan proyek di lapangan.
"Sekali lagi, saya ingatkan bahwa keberadaan APIP untuk memberi solusi dan pencegahan utamakan pencapaian outcomes, utamakan manfaat yang maksimal diterima masyarakat untuk menjamin pembangunan kita ini semakin hari semakin berkualitas," kata Jokowi.
Dalam laporannya, Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, menunjukan sepanjang tahun 2020 sampai triwulan I 2024, pengawasan BPKP telah menghasilkan penyelamatan keuangan negara senilai Rp78,68 triliun, penghematan belanja negara senilai Rp192,93 triliun, dan optimalisasi penerimaan negara senilai Rp38,75 triliun.
Tidak hanya mengawasi akuntabilitas keuangan, BPKP juga mengawal efektivitas pembangunan pada berbagai bidang antara lain kemiskinan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, ketahanan pangan, transformasi industri, tata kelola tambang dan perkebunan, penguatan UMKM, tata kelola BUMN/BUMD, hingga transformasi energi hijau.
"Dalam pelaksanaan pengawasan, kami konsisten memposisikan diri sebagai bagian dari problem solver, bukan pihak yang sekadar mencari kesalahan," imbuh Yusuf Ateh.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Intan Umbari Prihatin
